Berita

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar/Net

Hukum

Sekjen KKP: Biarkan Penegak Hukum Bekerja Secara Profesional

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kabar penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar, Rabu (25/11).

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut.

"Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

"Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biarkan penegak hukum bekerja secara profesional," pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap tim KPK atas dugaan kasus ekspor benih lobster, Rabu dinihari (25/11), sekitar pukul 01.25 WIB. Edhy ditangkap saat berada di Bandara 3 Soekarno-Hatta Jakarta, Cengkareng, Tangerang.

Politisi senior Partai Gerindra itu ditangkap setelah baru mendarat di bandara usai pulang kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dia ditangkap bersama beberapa orang dalam rombongan.

Saat ini, Edhy Prabowo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Ketua KPK Firli Bahuri meminta waktu kepada masyarakat untuk bekerja mengungkap kasus ini.

"Sekrang beliau di KPK untuk dimintai keterangan. Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kami beri waktu, tim kedeputian penindakan bekerja dulu," ujar Firli Bahuri saat dikonfirmasi wartawan.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

Ridwan Kamil: 4.070 Nakes Dan 69 Tokoh Di Jabar Sudah Divaksin

Senin, 18 Januari 2021 | 21:42

Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilkada Banyuwangi Diterima MK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:39

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:13

70 Nakes Di Semarang Absen Saat Akan Divaksin Sinovac

Senin, 18 Januari 2021 | 21:12

Angkasa Pura II Pastikan Tak Ada Oknum Karyawan Masuk Sindikat Surat Palsu Covid-19

Senin, 18 Januari 2021 | 20:56

Dilaporkan Ke KPK, Bawaslu Lampung Kembali Tegaskan Tak Ada Gratifikasi

Senin, 18 Januari 2021 | 20:46

Banjir Kalsel, Lokasi Calon Ibukota Baru Patut Dipikir Ulang

Senin, 18 Januari 2021 | 20:39

Pandemi, Banyak Kucing Di Siprus Yang Ditelantarkan Pemiliknya Karena Ketiadaan Biaya Perawatan

Senin, 18 Januari 2021 | 20:39

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur

Senin, 18 Januari 2021 | 20:34

Dikeroyok PBB Dan Negara-negara Barat Karena Tangkap Navalny, Rusia: Silakan Atasi Masalah Anda Sendiri

Senin, 18 Januari 2021 | 20:27

Selengkapnya