Berita

Penurunan baliho Habib Rizieq Shihab oleh anggota TNI/Net

Politik

Dukung Ketegasan Pangdam Jaya, RIK: Kalau Ada Spanduk Bernada Hasutan Dan Provokatif, Turunkan!

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 08:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat Relawan Indonesia Kerja (RIK) mendukung sikap tegas Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, dengan menurunkan spanduk bernada provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Sikap tegas Mayjen Dudung, kata Bendahara Umum DPP RIK Alian Napiah Siregar, patut didukung. Karena selama ini banyak spanduk bernada hasutan dan agitasi membenturkan antarumat beragama dibiarkan terpasang.

"Dewan Pimpinan Pusat RIK mendukung dan menghormati sikap tegas Pangdam Jaya tersebut. Selama ini tidak ada TNI yang berani menghentikan upaya provokatif bertopeng agama di spanduk-spanduk yang bertebaran di kota-kota besar di Indonesia," kata Alian Siregar, Senin (23/11), dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

RIK berharap selain di Jakarta, Panglima Kodam di daerah lain juga melakukan hal yang sama.

"Tak peduli spanduknya milik siapa. Apakah milik ormas Islam, ormas Kristen, atau organisasi kepemudaan, kalau isi spanduk tersebut bernada hasutan dan provokatif, turunkan dan sita," ujar Alian.

DPR, sambung Alian, jangan berlagak diam. Seolah-olah yang dilakukan Pangdam Jaya salah.

"Kerisauan banyak pihak atas aksi Pangdam Jaya itu dapat dipahami, karena memang tidak banyak yang secara detail mendalami perintah Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelasnya.

Pada Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut, ungkap Alian, menegaskan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.

"Ada Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan," tambahnya.

Kemudian, pimpinan satuan TNI teritorial mulai dari Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Distrik Militer, dan Komando Rayon Militer adalah bagian dari forum itu.

"Oleh perintah undang-undang, mereka dapat membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota, bersama dengan pimpinan instansi vertikal lainnya," tutur Alian.

Di Pasal 25 ayat (2), juga diatur bahwa "Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing".

Selanjutnya, pada Pasal 25 ayat (3), "untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh instansi vertikal."

"Pada Pasal 26 ayat (3), pimpinan DPRD juga sebagai anggota Forkopimda. Jadi anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan dan pimpinan satuan terirorial TNI di daerah masing-masing," beber Alian.

Jadi jelas sekali, TNI boleh bertugas di Kelurahan Petamburan dekat markas FPI maupun di seluruh satuan administratif atau teritorial di daerah manapun di Indonesia.

"Apakah TNI boleh menurunkan spanduk? Tentu boleh karena bagian dari Forkopimda membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum," tegasnya.

Apalagi, sambung Alian, spanduk yang diturunkan TNI pasti spanduk yang bernada provokatif dan hasutan yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

"Kalau di dunia maya atau media sosial ada UU ITE yang bisa menjerat mereka, kalau di dunia nyata tentu spanduknya itu sah untuk diturunkan oleh salah satu bagian dari unsur Forkopimda. Kalau Forkopimda membiarkan spanduk bernada provokasi dan hasutan yang berpotensi memecah persatuan bangsa justru patut dipertanyakan," kata Alian.

Keterlibatan TNI dalam urusan pemerintahan umum memang baru, setidaknya baru diatur secara eksplisit dan rinci di dalam UU 23/2014.

"Dapat dimengerti bila banyak yang belum paham, bahkan sebagian anggota DPR," tutupnya.

Populer

Jokowi Tidak Perlu Dihukum Dan Habib Rizieq Bisa Diangkat Jadi Duta Prokes

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:38

Kemang Banjir, JK: Gubernur Yang Kasih Izin Mall Harus Tanggung Jawab

Jumat, 26 Februari 2021 | 15:39

Interview Ventje Rumangkang Viral, Politikus Demokrat: Peran Jhoni Allen Dan Marzuki Alie Malah Tidak Ada

Selasa, 02 Maret 2021 | 10:41

Nurdin Abdullah Dicokol KPK, Nasir Djamil: Daerah Lain Lebih Ganas Tapi Kenapa Cuma Sulsel?

Minggu, 28 Februari 2021 | 14:31

Indonesia Akan Baik Jika Sembilan Orang Ini Dapat Hidayah

Selasa, 02 Maret 2021 | 19:14

Meniru Jokowi, ProDEM Akan Gelar Aksi Spontanitas Jika Herman Hery Tidak Diperiksa

Kamis, 25 Februari 2021 | 14:15

Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Saksi Ahli Di Sidang Syahganda Pilih Mundur

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:47

UPDATE

Supaya Tidak Dikenang Restui Sabotase Demokrat, Jokowi Segera Copot Moeldoko

Minggu, 07 Maret 2021 | 15:06

Mubes Ika Akuntansi Trisakti, Boy Nasution Terpilih Sebagai Ketua Umum

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:52

Koalisi Saudi Hancurkan Drone Bersenjata Kiriman Houthi

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:39

Gelar Mubes IV Di Cirebon, Kosgoro 1957 Agendakan Pemilihan Ketua Umum Dan Susun Program Kerja

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:23

Andi Arief: Jika Tak Ingin Dijerat Pidana, KLB Abal-abal Jangan Libatkan Notaris

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:12

Moderna Siap Pasok 13 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Untuk Filipina

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:05

Sandiaga Uno Gandeng Uni Emirat Arab Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:56

AHY: Moeldoko Hanya Ingin Memiliki, Tapi Tidak Mencintai Demokrat

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:53

Soroti Penderita Gizi Buruk Serius Di Wajo, Ketua DPD Minta BPJS Permudah Kasus Luar Biasa

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:42

Situasi Negeri Ini Mengerikan Jika Kepengurusan Moeldoko Dapat SK Dari Jokowi

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:39

Selengkapnya