Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 764,9 triliun.
"Defisit kita mencapai Rp 764,9 triliun atau 4,67 persen dari GDP," kata Sri saat konferensi pers virtual, Senin (23/11).
Meski begitu, defisit saat ini masih jauh dari target defisit APBN 2020 yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.
Defisit itu, kata Sri, disebabkan pendapatan negara terealisasi Rp 1.276,9 triliun atau minus 15,4 persen dibanding Oktober 2019. Jika dibandingkan target sebesar Rp 1.699,9 triliun, realisasinya mencapai 75,1 persen.
Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi Rp 2.041,8 triliun, tumbuh 13,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah 74,5 persen dari target Rp 2.739,2 triliun.
Dengan catatan itu, maka keseimbangan primer, dikatakan Sri, hingga akhir Oktober 2020 terkontraksi hingga Rp 513,3 triliun atau mencapai 73,3 persen dari target minus Rp 700,4 triliun.
Bagi pengamat ekonomi, Salamuddin Daeng, penjelasan dan angka-angka yang disebutkan Sri Mulyani terlalu dilebih-lebihkan saat semua orang tahu dunia usaha juga mati suri di masa pandemi Covid-19.
"Penggelembungan APBN kayak begini untuk apa? Semua orang tau bahwa perusahaan pada bangkrut, industri ambyar dan perdagangan seret, pusat pusat perdagangan gulung tikar," kata Salamuddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.
Satu yang disoroti Salamuddin adalah soal penurunan pendapatan negara yang diklaim Sri hanya turun 15,4 persen dibandingkan periode Oktober 2019.
Menurutnya, angka yang disebutkan Sri menjadi tidak rasional mengingat belakangan pemerintah mendapatkan banyak kucuran dana dari surat utang.
"Surat utang negara menggelembung jadi 7 kali lipat. Lalu penerimaan negara cuma turun belasan persen?" herannya.
"Maaf ya Bu Sri,
mbok ya paduka kita yang mulia Joko Widodo jangan ditipu dengan angin surga kayak begini," sindirnya.
