Ketum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi/Net
Forum Satu Bangsa menyarankan segera diadakan dialog nasional dengan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi, mengaku prihatin dengan terjadinya simpang siur informasi yang dapat membingungkan rakyat sehubungan dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Saudi Arabia.
Menurut Hery, di tengah kesimpangsiuran itu, kepulangan HRS harus disambut sebagai pahlawan setara dengan kepulangan Ayatullah Khomeini dari pengasingannya di Prancis.
"Terbukti ratusan ribu anggota dan simpatisan FPI memberikan sambutan meriah bagi pemimpin mereka," demikian kata Hery saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/11).
Di sisi lain, dalam pengamatan Hery, pemerintahan Jokowi nampak menganggap kepulangan Habib Rizieq sebagai ancaman politik yang tidak dapat disepelekan dari kelompok yang mengatasnamakan Islam.
Kata Hery, situasi politik makin mengkhawatirkan, karena pada saat yang sama hubungan Presiden Joko Widodo dengan dua pimpinan ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah, terus mengalami dinamika pasang-surut.
"Terutama setelah penyusunan kabinet dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Oposisi dan apati kelompok Islam dapat berdampak buruk bagi Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," demikian analisa Mantan Ketum PB PMII.
Atas fakta politik itu, Hery menyarankan perlu digelar dialog nasional di kalangan ormas-ormas yang memiliki komitmen terhadap NKRI dan keberagaman, apapun latar belakang agama dan kelompoknya.
"Sebab, jika ketegangan sosial tetap dipertahankan, akan mengakibatkan social distrust yang serius dan dapat mengancam keutuhan Bangsa dan Negara. Jangan sampai wibawa Pemerintah dijatuhkan oleh tekanan massa atau kelompok kepentingan apapun," demikian pendapat Hery.
Hery meyakini dengan digelarnya dialog nasional, berbagai ganjalan dan masalah komunikasi antar sesama anak bangsa akan dapat diselesaikan.
"Dialog Nasional akan mengungkap ganjalan-ganjalan komunikasi maupun substansi yang mengakibatkan kebuntuan politik," pungkas Hery.
