Berita

China akan memperkenalkan kebijakan untuk mendorong kelahiran/Net

Dunia

Setelah Longgarkan Kebijakan Satu Anak, China Dorong Warganya Meningkatkan Angka Kelahiran

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 09:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan satu anak di China saat ini harus sudah dibuang karena pemerintah mendorong lebih banyak kelahiran untuk mengatasi populasi lansia.

Pemerintah China berencana untuk memasukkan langkah-langkah baru yang dapat mendorong kelahiran untuk rencana lima tahunnya, mulai 2021 hingga 2025.

Wakil Presiden Asosiasi Penduduk China, Yuan Xin mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan keuangan dan kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.


"Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja, dan struktur penduduk," kata Yuan kepada China Daily, seperti dikutip CNA, Senin (23/11).

Para ahli demografi menyebut, China memiliki 254 juta warga negara yang berusia lebih dari 60 tahun. Itu adalah 18,1 persen dari populasi.

Angka tersebut juga akan meningkat menjadi 300 juta pada 2025 dan 400 juta pada 2035.

Tingginya populasi lansia di China akan menjadi tekanan besar bagi fasilitas kesehatan negara dan sistem perawatan sosial.

Dengan tren kelahiran saat ini, jumlah penduduk usia produktif di China juga dapat menurun hingga 200 juta pada 2050.

"Untuk mengatasi populasi yang menua, langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana dan membebaskan kelahiran," kata pakar di Akademi Ilmu Sosial China, Zheng Bingwen.

China sendiri memperkenalkan kebijakan satu China pada 1978 untuk mengurangi kemiskinan.

Tetapi pada 2016, China mulai melonggarkan kebijakan tersebut dan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak karena kurangnya angkatan kerja.

Meskipun sudah dilonggarkan, angka kelahiran di China terus turun. Jumlah kelahiran per 1.000 orang di China turun ke rekor terendah pada 2019, yaitu 10,48.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya