Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Ist
Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya ada sebagai kekuatan pertahanan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karenanya, TNI diharapkan tidak sampai terjebak dalam politik praktis dalam merespons dinamika di tengah masyarakat.
"Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," kata anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).
Jazuli yang juga ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, dinamika yang terjadi di masyarakat cukup diselesaikan oleh otoritas sipil. Bila ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, kata dia, sudah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
Hal tersebut ia tegaskan berkenaan dengan keberadaan TNI yang belakangan menjadi sorotan publik usai terlibat dalam dinamika di tanah air, salah satunya soal penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab baelum lama ini.
"Menghadapi gejolak dinamika rakyat tidak perlu dengan unjuk kekuatan negara, apalagi kekuatan perang TNI. Ini yang bisa menimbulkan bias persepsi atas tugas pokok dan fungsi TNI sehingga wajar dikritik banyak pihak dari tokoh masyarakat hingga
civil society," ungkap Jazuli.
Ia menegaskan, tupoksi TNI itu untuk perang, melawan kelompok sparatis, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman kekuatan asing. Sementara rakyat adalah anak kandung NKRI yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan.
"Dinamika politik di masyarakat itu wajar saja. Jangan disikapi berlebihan," tandasnya.
