Berita

Tindakan tegas Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, dapat apresiasi mantan Danjen Kopassus/Net

Politik

Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Baliho, Mantan Danjen Kopassus: TNI Memang Perlu Turun Tangan

MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | 00:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketegasan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dengan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Riziew Shibab dan FPI yang dianggap melanggar aturan masih jadi kontroversi yang di masyarakat.

Ada yang menilai aksi aparat TNI atas perintah Pangdam Jaya itu telah menyalahi tupoksi dari TNI. Karena, urusan penertiban baliho atau spanduk adalah wewenang dari pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP.

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Politikus PKS ini menyebut pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengerahkan alat negara ke Petamburan demi sebuah tujuan praktis.


“Kalau komitmennya adalah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan efektivitas atasi Covid-19, mestinya pemerintah tidak bersaing dengan gubernur DKI maupun dengan HRS di Petamburan,” kritik Hidayat.

Namun demikian, tak sedikit pula yang mendukung tindakan Pangdam Jaya tersebut. Salah satunya datang dari mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Lodewijk Freidrich Paulus.

Purnawirawan jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Pangdam Jaya. Menurutnya, sikap tegas tersebut tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

"Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan," ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu (21/11).

Tak hanya mengakui memerintakan jajaran Kodam Jaya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab, Dudung Abdurachman juga menyatakan ketegasannya untuk membubarkan FPI.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya