Berita

Aparat TNI saat mencopot baliho Habib Rizieq/RMOL

Politik

Pengamat: Ketegasan Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq Tepat Untuk Jaga Wibawa Negara

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait tidak boleh ada kelompok yang merasa paling benar sudah tepat.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Menurut Silaen, tindakan aparat TNI yang mencopot baliho yang bertebaran di Jakarta sudah sesuai. Mengingat saat Satpol PP melakukan penertiban baliho tetap dipasang kembali tanpa dasar aturan yang jelas.


"Apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya itu benar adanya, bahwa penempatan baliho dan spanduk itu ada aturannya, bayar pajak dan lain- lain," demikian kata Samuel F. Silaen di Jakarta, Sabtu (21/11).

Silaen menilai, jika ormas yang merasa benar sendiri dibiarkan eksistensinya maka wibawa aparat penegak hukum akan memudar.

"Lama- kelamaan akhirnya menjadi seperti gurita, menjamur diberbagai sudut jalanan. Sekarang butuh tindakan dan sikap tegas aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hukum itu berwibawa dimata rakyat," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen meminta pada aparat TNI/Polri solid dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga negaranya.

"Bukan karena embel- embel status sosialnya lalu diperlakukan beda, itu namanya diskriminasi, jangan donk! ya sewajarnya sajalah," demikian saran mantan pengurus DPP KNPI itu.

Dalam beberapa hari terakhir publik digegerkan oleh patroli pasukan TNI di Petamburan yang merupakan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Para aparat TNI bahkan patroli membongkar berbagai baliho yang bertebaran di sekitar petamburan.

Beberapa hari kemudian saat apel gelar pasukan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengakui bahwa dirinyalah yang memerintah aparat TNI yang mencopot baliho yang berisi gambar Habib Rizieq.

Dudung bahkan menegaskan tidak boleh ada orang dan kelompok manapun yang merasa paling benar dan tidak patuh pada aturan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya