Berita

Aparat TNI saat mencopot baliho Habib Rizieq/RMOL

Politik

Pengamat: Ketegasan Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq Tepat Untuk Jaga Wibawa Negara

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait tidak boleh ada kelompok yang merasa paling benar sudah tepat.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Menurut Silaen, tindakan aparat TNI yang mencopot baliho yang bertebaran di Jakarta sudah sesuai. Mengingat saat Satpol PP melakukan penertiban baliho tetap dipasang kembali tanpa dasar aturan yang jelas.


"Apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya itu benar adanya, bahwa penempatan baliho dan spanduk itu ada aturannya, bayar pajak dan lain- lain," demikian kata Samuel F. Silaen di Jakarta, Sabtu (21/11).

Silaen menilai, jika ormas yang merasa benar sendiri dibiarkan eksistensinya maka wibawa aparat penegak hukum akan memudar.

"Lama- kelamaan akhirnya menjadi seperti gurita, menjamur diberbagai sudut jalanan. Sekarang butuh tindakan dan sikap tegas aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hukum itu berwibawa dimata rakyat," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen meminta pada aparat TNI/Polri solid dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga negaranya.

"Bukan karena embel- embel status sosialnya lalu diperlakukan beda, itu namanya diskriminasi, jangan donk! ya sewajarnya sajalah," demikian saran mantan pengurus DPP KNPI itu.

Dalam beberapa hari terakhir publik digegerkan oleh patroli pasukan TNI di Petamburan yang merupakan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Para aparat TNI bahkan patroli membongkar berbagai baliho yang bertebaran di sekitar petamburan.

Beberapa hari kemudian saat apel gelar pasukan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengakui bahwa dirinyalah yang memerintah aparat TNI yang mencopot baliho yang berisi gambar Habib Rizieq.

Dudung bahkan menegaskan tidak boleh ada orang dan kelompok manapun yang merasa paling benar dan tidak patuh pada aturan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya