Berita

Aparat TNI saat mencopot baliho Habib Rizieq/RMOL

Politik

Pengamat: Ketegasan Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq Tepat Untuk Jaga Wibawa Negara

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait tidak boleh ada kelompok yang merasa paling benar sudah tepat.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Menurut Silaen, tindakan aparat TNI yang mencopot baliho yang bertebaran di Jakarta sudah sesuai. Mengingat saat Satpol PP melakukan penertiban baliho tetap dipasang kembali tanpa dasar aturan yang jelas.


"Apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya itu benar adanya, bahwa penempatan baliho dan spanduk itu ada aturannya, bayar pajak dan lain- lain," demikian kata Samuel F. Silaen di Jakarta, Sabtu (21/11).

Silaen menilai, jika ormas yang merasa benar sendiri dibiarkan eksistensinya maka wibawa aparat penegak hukum akan memudar.

"Lama- kelamaan akhirnya menjadi seperti gurita, menjamur diberbagai sudut jalanan. Sekarang butuh tindakan dan sikap tegas aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hukum itu berwibawa dimata rakyat," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen meminta pada aparat TNI/Polri solid dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga negaranya.

"Bukan karena embel- embel status sosialnya lalu diperlakukan beda, itu namanya diskriminasi, jangan donk! ya sewajarnya sajalah," demikian saran mantan pengurus DPP KNPI itu.

Dalam beberapa hari terakhir publik digegerkan oleh patroli pasukan TNI di Petamburan yang merupakan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Para aparat TNI bahkan patroli membongkar berbagai baliho yang bertebaran di sekitar petamburan.

Beberapa hari kemudian saat apel gelar pasukan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengakui bahwa dirinyalah yang memerintah aparat TNI yang mencopot baliho yang berisi gambar Habib Rizieq.

Dudung bahkan menegaskan tidak boleh ada orang dan kelompok manapun yang merasa paling benar dan tidak patuh pada aturan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya