Berita

Aparat TNI saat mencopot baliho Habib Rizieq/RMOL

Politik

Pengamat: Ketegasan Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq Tepat Untuk Jaga Wibawa Negara

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait tidak boleh ada kelompok yang merasa paling benar sudah tepat.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Menurut Silaen, tindakan aparat TNI yang mencopot baliho yang bertebaran di Jakarta sudah sesuai. Mengingat saat Satpol PP melakukan penertiban baliho tetap dipasang kembali tanpa dasar aturan yang jelas.


"Apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya itu benar adanya, bahwa penempatan baliho dan spanduk itu ada aturannya, bayar pajak dan lain- lain," demikian kata Samuel F. Silaen di Jakarta, Sabtu (21/11).

Silaen menilai, jika ormas yang merasa benar sendiri dibiarkan eksistensinya maka wibawa aparat penegak hukum akan memudar.

"Lama- kelamaan akhirnya menjadi seperti gurita, menjamur diberbagai sudut jalanan. Sekarang butuh tindakan dan sikap tegas aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hukum itu berwibawa dimata rakyat," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen meminta pada aparat TNI/Polri solid dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga negaranya.

"Bukan karena embel- embel status sosialnya lalu diperlakukan beda, itu namanya diskriminasi, jangan donk! ya sewajarnya sajalah," demikian saran mantan pengurus DPP KNPI itu.

Dalam beberapa hari terakhir publik digegerkan oleh patroli pasukan TNI di Petamburan yang merupakan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Para aparat TNI bahkan patroli membongkar berbagai baliho yang bertebaran di sekitar petamburan.

Beberapa hari kemudian saat apel gelar pasukan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengakui bahwa dirinyalah yang memerintah aparat TNI yang mencopot baliho yang berisi gambar Habib Rizieq.

Dudung bahkan menegaskan tidak boleh ada orang dan kelompok manapun yang merasa paling benar dan tidak patuh pada aturan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya