Berita

Ilustrasi TNI/Net

Pertahanan

Seluruh Pangdam-Kapolda Disarankan Ikuti Jejak Mayjen Dudung Tindak Tegas Kelompok Radikal

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Forum Pasundan Bergerak (FPB) mendorong Panglima Kodam (Pangdam) dan Kapolda seluruh Indonesia kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal pemecah belah rakyat dan provokator yang mengatasnamakan agama.

Ketua Umum FPB Ades Kariadi mengatakan, ketegasan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadhil Imran kepada anak buahnya untuk menindak para perusuh, pengganggu ketertiban umum dan para pelanggar protokol kesehatan patut diikuti oleh pimpinan TNI-Polri lainnya di seluruh Indonesia.

"Tidak ada tempat di republik ini bagi kelompok radikal yang mengaku membela agama dan mendukung Pancasila tapi kelakuannya jauh dari akhlaqul karimah (akhlak mulia) dan nilai-nilai luhur Pancasila," tegas Ades, Sabtu (21/11).


Tokoh muda asal bumi Pasundan itu juga mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih rasional dan berfikir jernih.

Karakter itu menurut Ades penting untuk kesolidan dan kekompakan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak termakan provokasi dan propaganda kelompok radikal tersebut.

"Kita saksikan bersama, bagaimana dari ceramahnya Ulama yang mereka agungkan, tidak sama sekali menunjukkan kemuliaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamiin. Di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya berisi kajian keagamaan, tapi ternyata dominan berisi ceramah provokatif, caci maki, merongrong Pemerintahan yang sah dan melecehkan institusi TNI-Polri," ungkap Ades.

Ades menambahkan, jadi sangat wajar jika ada perintah dari Panglima TNI yang akan melawan siapa saja yang hendak merusak persatuan nasional.

"Bahkan perintah Pangdam Jaya kepada pasukannya untuk menurunkan baliho-baliho tak berizin yang bertebaran di banyak sudut di jalanan Ibukota juga harus didukung masyarakat," kata Ades.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya