Berita

Ilustrasi TNI/Net

Pertahanan

Seluruh Pangdam-Kapolda Disarankan Ikuti Jejak Mayjen Dudung Tindak Tegas Kelompok Radikal

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Forum Pasundan Bergerak (FPB) mendorong Panglima Kodam (Pangdam) dan Kapolda seluruh Indonesia kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal pemecah belah rakyat dan provokator yang mengatasnamakan agama.

Ketua Umum FPB Ades Kariadi mengatakan, ketegasan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadhil Imran kepada anak buahnya untuk menindak para perusuh, pengganggu ketertiban umum dan para pelanggar protokol kesehatan patut diikuti oleh pimpinan TNI-Polri lainnya di seluruh Indonesia.

"Tidak ada tempat di republik ini bagi kelompok radikal yang mengaku membela agama dan mendukung Pancasila tapi kelakuannya jauh dari akhlaqul karimah (akhlak mulia) dan nilai-nilai luhur Pancasila," tegas Ades, Sabtu (21/11).


Tokoh muda asal bumi Pasundan itu juga mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih rasional dan berfikir jernih.

Karakter itu menurut Ades penting untuk kesolidan dan kekompakan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak termakan provokasi dan propaganda kelompok radikal tersebut.

"Kita saksikan bersama, bagaimana dari ceramahnya Ulama yang mereka agungkan, tidak sama sekali menunjukkan kemuliaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamiin. Di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya berisi kajian keagamaan, tapi ternyata dominan berisi ceramah provokatif, caci maki, merongrong Pemerintahan yang sah dan melecehkan institusi TNI-Polri," ungkap Ades.

Ades menambahkan, jadi sangat wajar jika ada perintah dari Panglima TNI yang akan melawan siapa saja yang hendak merusak persatuan nasional.

"Bahkan perintah Pangdam Jaya kepada pasukannya untuk menurunkan baliho-baliho tak berizin yang bertebaran di banyak sudut di jalanan Ibukota juga harus didukung masyarakat," kata Ades.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya