Berita

Damai Hari Lubis/Net

Politik

Mujahid 212: Pernyataan Pangdam Jaya Bubarkan FPI Itu Pribadi, Bukan Resmi TNI

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 12:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang mengusulkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI), dinilai bersifat pribadi.

Penilaian tersebut disampaikan Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/11).

Menurut Damai Hari Lubis, ungkapan Pangdam yang menyatakan "kalau perlu FPI dibubarkan" berlatar belakang adanya ketersinggungan terkait wilayah dan kekuasaan. Sebab sepehamannya, TNI dikenal sebagai organisasi yang paling rapih di negara ini.

"Yang jelas bukan statement yang merupakan cita atau kehendak resmi institusi TNI, andai cita atau hasrat resmi TNI pastinya akan dinyatakan bukan melalui Pangdam, oleh karena Pangdam bukan sebagai Humas atau jubirnya TNI," ujar Damai Hari Lubis.

Jika institusi TNI berkehandak membubarkan FPI, menurut Damai Hari Lubis, tidak mungkin Pangdam langsung menyampaikan hal itu ke hadapan publik. Namun dibicarakan dulu di internal kelembagaan.

Disamping itu, Mayjen TNI Dudung Abdurachman selaku Pandam Jaya tidak memiliki level yang sejajar dengan FPI yang memiliki banyak cabang di daerah lain, alias tidak hanya di Jakarta.

"Maka secara hierarki usul Pangdam idealnya, disampaikan dalam forum khusus internal, tertutup dan rahasia kepada Panglima TNI," ungkapnya.

Lebih lanjut, Damai Hari Lubis menjelaskan proses pembubaran suatu lembaga kemasyarakatan seperti FPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Di mana, Panglima TNI menyampaikan usulan Pangdam Jaya dalam rapat kabinet atau rapat koordinasi antar menteri atau langsung disampaikan kepada Presiden RI tentang adanya gejala serta gangguan sosial akut oleh keberadaan Ormas FPI.

"Lalu presiden atas nama kepala negara serta demi kepentingan bangsa ini menyampaikan perintah terbuka maupun tertutup atau bersifat rahasia kepada menkumham agar FPI dibubarkan," bebernya.

Oleh karena itu, Damai Hari Lubis menyimpulkan pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait pembubaran FPI hanya ungkapan pribadi dan bukan resmi sikap TNI.

"Andai bahasa institusi pasti tidak akan disampaikan seorang Pangdam yang levelitasnya atau zona dominasi kuasa dan kewenanganya hanya meliputi terhadap sebuah provinsi," ucapnya.

"Sedang Ormas FPI sebagai organisasi eksistensi serta mobilitasnya ada disemua provinsi, sehingga levelitas tingkat pergerakannya adalah nasional," demikian Damai Hari Lubis.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Jangan Cuma Asyik Berkompetisi Tapi Lupa Berkolaborasi

Sabtu, 23 Januari 2021 | 02:00

PPKM Jateng Tak Efisien, Ahli: Sanksi Memberatkan Dan Minim Sosialisasi

Sabtu, 23 Januari 2021 | 01:39

Dapilnya Banjir, Maman Imanulhaq: Fungsi Sungai Sudah Tidak Berjalan Optimal

Sabtu, 23 Januari 2021 | 01:20

Tipu-tipu Berdalih Bisnis Batubara, Pasutri Donny-Kurnia Kini Nginep Di Polda Metro Jaya

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:59

Pakar: Efek Samping Sinovac Ringan, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:38

Pengamat Internasional: Peluang JK Di 2024 Terbuka Lebar Lewat Joe Biden

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:16

Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot Semarang Diklaim Tidak Ada Temuan Serius

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:40

Pemerintah Gelontorkan Rp 5,567 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:40

Pemerintah Terjunkan 42 Ribu Vaksinator Untuk Edukasi Nakes Dan Masyarakat Yang Ragu Divaksin

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:16

Kasus Jemput Paksa Jenazah Covid-19, 12 Warga Serahkan Diri Ke Polisi

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:12

Selengkapnya