Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi/Net

Politik

Tak Masalah Turunkan Baliho, Persoalan Muncul Saat Ada Yang Memuji TNI Karena Dianggap Lebih Hebat Dari Satpol PP

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 11:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada yang menilai prajurit TNI tidak tepat menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab.

Pasalnya, terlalu kecil urusan itu bagi TNI. Pencopotan baliho dan sejenisnya cukup tugas Satpol PP.

Namun oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, persolan utamanya bukan di situ.


Yang menjadi persoalan adalah, ada yang memuji TNI karena dianggap lebih hebat dari Satpol PP.

"Sebetulnya ketika Pangdam Jaya nurunkan serdadu tuk merangi baliho lantaran Satpol PP dianggap gagal numpas itu baliho, tak ada masalah yang perlu dicemaskan. Persoalan muncul saat ada yang tepuk tangan dan muji serdadu TNI karena dianggap lebih hebat dari Satpol PP," sebutnya lewat akun Twitter, @AdhieMassardi, Sabtu (21/11).

Twit Adhie Massardi itu menanggapi postingan budayawan sekaligus seniman, Sudjiwo Tedjo.

Sudjiwo Tedjo di akun @sudjiwotedjo menyarankan, sebaiknya TNI juga turun tangan juga membereskan korupsi

"Bila patut diduga ormas ini mengancam keutuhan NKRI sehingga serdadu harus turun tangan, sebaiknya serdadu turun tangan juga membereskan korupsi, jangan KPK, sebab korupsi tak kalah daya hancurnya terhadap keutuhan NKRI," kata dia.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata dia.

Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, dia dengan tegas mengatakan, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya