Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dalam webinar KAMI bertajuk 'Menyelamatkan Ekonomi Rakyat di Era Pandemi'/Repro

Politik

Said Didu: Pemerintah Jangan Malu-malu Turunkan Harga BBM Meski Utangnya Banyak

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 00:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan anjloknya harga minyak dunia.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, pemerintah tak perlu ragu-ragu menurunkan harga BBM meski memiliki utang dengan pihak Pertamina.

"Jangan malu-malu menurunkan harga BBM," ujar Said Didu dalam webinar yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk 'Menyelamatkan Ekonomi Rakyat di Era Pandemi', Jumat malam (20/11).


Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan harga BBM. Sejak Februari 2020, penentu harga BBM di pasaran adalah pemerintah, termasuk BBM nonsubsidi.

Pada dasarnya, ia mengetahui alasan utama harga BBM tak kunjung diturunkan meski harga minyak dunia jeblok. Alasan utamanya adalah beban utang kepada Pertamina yang sangat tinggi.

"Kenapa Pertamina tidak menurunkan BBM-nya? Karena utang pemerintah ke Pertamina itu besar sekali. Setahu saya lebih dari Rp 100 triliun," ungkap Said.

Bahkan utang yang dimiliki pemerintah tak hanya kepada Pertamina, melainkan ke beberapa perusahaan BUMN lain.

"Demikian juga utang pemerintah ke PLN, itu besar sekali. Utang BUMN yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur juga ratusan triliun, proyek rugi," kata Said.

Akan tetapi, hal tersebut tak bisa menjadi alasan tidak adanya penurunan harga BBM. Sebab dengan tingginya harga BBM, yang paling terdampak adalah masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap harga BBM diturunkan dan pemerintah harus memutar otak agar utang tidak makin menggunung.

"Saya takut sekali beban siklus ekonomi yang sangat berat ini (tidak diselesaikan), karena tidak ada yang untuk membayar utang," tutup salah satu deklarator KAMI ini.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya