Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Pimpinan Komisi I: Yang Berhak Bubarkan Ormas Kemenkumham, Bukan Urusan Pangdam

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang meminta agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan karena dianggap suka mengatur sendiri di Indonesia, menuai polemik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, yang berhak membubarkan sebuah organisasi massa adalah Kementerian Hukum dan HAM, bukan ranahnya TNI atau Pangdam Jaya.

"Kalau FPI adalah ormas, maka yang berhakmembubarkan adalah Kementeria Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri, kira-kira begitu. Bukan urusan Pangdam Jaya-lah itu," kata Abdul Kharis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Disinggung mengenai pernyataan tegas Pangdam Jaya tersebut dinilai ada unsur politis, Abdul Kharis menjawabnya diplomatis.

Politisi senior PKS ini merasa terkejut dengan pernyataan Pangdam Jaya tersebut.

"Tidak tahu ini, saya juga kaget ada pernyataan-pernyataan begini. Ya tidak tahu (berunsur politis), nanti kita cari konfirmasinya," kata Abdul Kharis.

Yang jelas, lanjut Abdul Kharis, dia menegaskan bahwa bukan tupoksi TNI untuk menurunkan baliho, apalagi meminta agar sebuah organisasi massa dibubarkan.

"Itu bukan tugas dia. Tugas dia boleh membantu, misalnya aspek keamanan, kemudian Satpol PP enggak berani berangkat sendiri, boleh. Tapi mestinya yang dimintai bantuan polisi dulu lah. Gitu. Jangan ini polisinya elegan, tentaranya malah seperti ini," tandasnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata dia.

Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

Populer

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Habib Rizieq Khawatir 7,5 Juta Peserta Aksi 212 Datang Ke Pengadilan Menyambut Tantangan Jaksa

Kamis, 17 Juni 2021 | 11:18

Din Syamsuddin: Keputusan Pemerintah Batalkan Haji Tahun Ini Perlu Ditinjau Ulang

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:25

Beathor Suryadi: Bambang Pacul Telah Melakukan Kudeta Terhadap Megawati

Jumat, 11 Juni 2021 | 14:55

Fahri Hamzah: BG Gagal Jadi Kapolri Karena Ulah KPK Era Abraham Samad

Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:59

Tidak Hadir Saat Megawati Dapat Profesor, Bermakna Jokowi Lebih Utamakan Ganjar Pranowo

Sabtu, 12 Juni 2021 | 02:22

UPDATE

Wakili Menaker, Sekjen Kemnaker Bahas Solusi Ketenagakerjaan Dalam Forum G20-LEMM Di Italia

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:25

Bulan Agustus, Dinkes DKI Prediksi Kasus Aktif Covid-19 Tembus 218.000 Orang

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:02

Benefit Oriented Life

Senin, 21 Juni 2021 | 23:36

Saat Pemerintah Fokus Tangani Pandemi, Ada Pemuja Kekuasaan Kampanyekan Presiden Tiga Periode

Senin, 21 Juni 2021 | 23:14

Dokter Jantung Asal AS Wanti-wanti Dampak Varian Delta Bagi RI, Netizen Minta Jokowi Dengar Masukan Pakar

Senin, 21 Juni 2021 | 22:59

Ihsan Yunus Bantah Bicara Pengadaan Bansos Saat Bertemu Juliari

Senin, 21 Juni 2021 | 22:45

Tudingan Novel Baswedan Ada Dua Pimpinan KPK Tak Betah Bisa Terbantahkan Dengan Foto Ini

Senin, 21 Juni 2021 | 22:39

Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1400 Warga Di Kolaka

Senin, 21 Juni 2021 | 22:29

Eks Ajudan Ungkap Adanya Pertemuan Juliari Batubara Dengan Herman Herry Di Kantor Kemensos

Senin, 21 Juni 2021 | 22:25

PB PMII: Hasil TWK Harus Diterima Dan Tidak Perlu Pojokkan Pimpinan KPK

Senin, 21 Juni 2021 | 22:04

Selengkapnya