Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Pangdam Perintahkan Prajurit Turunkan Baliho Habib Rizieq, Pimpinan Komisi I: Terus Terang Saya Gagal Paham

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 19:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku terheran-heran dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang secara terang-terangan mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib M. Rizieq Shihab.

"Terus terang saya gagal paham ada anggota TNI melakukan pencopotan baliho, itu bukan tupoksinya dia," ucap Abdul Kharis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Legislator dari Fraksi PKS ini menerangkan, jika dalam pencopotan baliho itu sebenarnya TNI hanya sebatas dimintai bantuan untuk mengamankan Satpol PP yang tengah bertugas. Menurutnya itu tidak masalah.


"Tapi kalau misalnya TNI dimintai bantuan untuk mengamankan Satpol PP pada saat menurunkan, ya biar yang menurunkan Satpol PP, bukan kemudian tentara yang di depan," ucapnya.

"Karena, tupoksinya bukan untuk itu. Kalau di BKO-kan diminta bantuannya boleh, tapi pekerja utama adalah mereka yang punya tupoksi itu, gitu lho,” ujar Abdul Kharis menambahkan.

Disinggung mengenai Pangdam Jaya telah melampaui tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dengan memerintahkan anggotanya menurunkan baliho Habib Rizieq, Abdul Kharis hanya mengatakan, seharusnya TNI paham dengan tugas dan fungsinya.

"Kalau dia dimintai bantuan karena Satpol PP enggak berani nurunin, enggak apa-apa, tapi bukan TNI yang harusnya turun tangan. Dia (TNI) harusnya hanya menjaga, bukan ikut menurunkan," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya