Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Pangdam Perintahkan Prajurit Turunkan Baliho Habib Rizieq, Pimpinan Komisi I: Terus Terang Saya Gagal Paham

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 19:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku terheran-heran dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang secara terang-terangan mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib M. Rizieq Shihab.

"Terus terang saya gagal paham ada anggota TNI melakukan pencopotan baliho, itu bukan tupoksinya dia," ucap Abdul Kharis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Legislator dari Fraksi PKS ini menerangkan, jika dalam pencopotan baliho itu sebenarnya TNI hanya sebatas dimintai bantuan untuk mengamankan Satpol PP yang tengah bertugas. Menurutnya itu tidak masalah.


"Tapi kalau misalnya TNI dimintai bantuan untuk mengamankan Satpol PP pada saat menurunkan, ya biar yang menurunkan Satpol PP, bukan kemudian tentara yang di depan," ucapnya.

"Karena, tupoksinya bukan untuk itu. Kalau di BKO-kan diminta bantuannya boleh, tapi pekerja utama adalah mereka yang punya tupoksi itu, gitu lho,” ujar Abdul Kharis menambahkan.

Disinggung mengenai Pangdam Jaya telah melampaui tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dengan memerintahkan anggotanya menurunkan baliho Habib Rizieq, Abdul Kharis hanya mengatakan, seharusnya TNI paham dengan tugas dan fungsinya.

"Kalau dia dimintai bantuan karena Satpol PP enggak berani nurunin, enggak apa-apa, tapi bukan TNI yang harusnya turun tangan. Dia (TNI) harusnya hanya menjaga, bukan ikut menurunkan," tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya