Berita

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria/RMOL

Nusantara

Wagub DKI: Jangankan Baliho, Reklame Yang Besar Kalau Langgar Aturan Pasti Kita Turunkan

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penurunan baliho Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan personel Kodam Jaya telah menjadi polemik. Ada yang setuju dengan tindakan Kodam Jaya, tak sedikit pula yang kontra karena menilai TNI telah melewati tugas yang semestinya diemban.

Toh, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memastikan semua baliho atau spanduk yang tidak sesuai peruntukannya akan ditertibkan.

"Apapun yang ada di kota Jakarta yang tidak sesuai dengan peruntukannya, titik-titiknya pasti akan ditertibkan," ucap Wagubg saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/11).


Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan, secara rutin Satpol PP DKI Jakarta selalu menertibkan spanduk-spanduk, baliho, termasuk atribut partai yang tidak sesuai dengan aturan.

"Jangankan baliho, bendara, atau spanduk, reklame saja yang besar dan kuat, kalau ditemukan tidak sesuai dengan peruntukannya pasti diturunkan," tegas Ariza.

Terkait pencopotan baliho FPI oleh prajurit TNI, menurut Ariza, semua pihak memiliki kewenangannya masing-masing.

"Ada yang menjadi kewenangan TNI, kewenangan Polri, dan ada kewenangan Pemprov atau Satpol PP. Tugas Satpol PP itu membantu menertibkan menegakkan, melaksanakan perda," tandas Ariza.

Di tempat berbeda, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan, pihaknya bakal mencopot semua baliho pentolan FPI Habib Rizieq Shihab yang terpasang sembarangan dan tanpa izin dengan bertuliskan 'Revolusi Akhlak'.

"Ini (baliho) akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," kata Dudung usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya