Muhammad Rifai Darus/RMOL
Instruksi Mendagri 6/2020 tentang aturan pencopotan kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan virus corona baru (Covid-19) dinilai sebagai tindakan gerakan politik dari penguasa.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Review, Muhammad Rifai darus saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (19/11).
MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan bahwa surat instruksi yang diteken oleh Tito Karnavian harus dikaji secara komprehensif.
Kata aktivis yang juga Wasekjen Partai Demokrat ini, instruksi Tito yang menjadikan dasar Instruksi Presiden terkesan sangat politis dan justru menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.
"Saya melihat Tito melakukan gerakan politik dan sangat politis, karena instruksi ini tidak lahir dari inovasi pemikiran yang tenang, kebersamaan, perdamaian dan ketidakgaduhan. Malah instruksi ini akan membuat gaduh," demikian pandangan MRD kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).
Mantan Ketum DPP KNPI ini mengaku khawatair, dengan serangkaian tindakan pemerintah selama ini makin kentara ada kesengajaan untuk membuat kegaduhan di masyarakat.
Analisa MRD, berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini terus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru.
"Ini (Instruksi Tito) jauh dari proses damai dan tenanng, saya minta pimpinan bangsa, mari berikan waktu sejenak ikhtiyar dan merenung Indonesia ini mau dibawa kmn, jangan hanya kepentingan seasaat malah dibuat gaduh," demikian kata MRD.
