Pertemuan virtual Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia Maroko/RMOL
Belakangan ini isu Sahara Maroko kembali mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu separatis Front Polisario yang mengancam akan mengakhiri gencatan senjata yang telah berlangsung selama 29 tahun dengan Kerajaan Maroko.
Ancaman itu dilontarkan oleh pemimpin Front Polisario Brahim Ghali akhir pekan kemarin. Dia mengaku bahwa pihaknya tidak akan lagi mematuhi komitmen gencatan senjata di Sahara Maroko.
Padahal, sejak beberapa waktu belakangan, Front Polisario pula lah yang kerap berbuat onar di penyeberangan El Guergarat yang merupakan zona penyangga.
"Kita lihat ketegangan kembali terhadi di perbatasan Maroko di selatan, dekat dengan Mauritania. Polisario bilang siap akhiri gencatan senjata yang sudah berlaku sejak tahun 1991," kata Direktur Bidang Promosi, Media Luar Negeri Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia Maroko (DK-PRIMA), Teguh Santosa dalam pertemuan rutin virtual DK-PRIMA bertajuk "Konflik Sahara Barat Di Tengah Kebuntuan Upaya PBB" yang dilaksanakan pada Kamis malam (19/11).
Menurut Teguh, ulah Polisario tersebut dilakukan karena Polisario menyadari semakin hari mereka semakin kehilangan dukungan internasional.
"Analisa saya mengapa Polisario hari-hari ini cukup agresif menekan Maroko, pertama karena dukungan internasional pada Polisario menurun. Di sisi lain, dukungan internasional terhadap Maroko semakin signifikan," papar Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko itu dalam diskusi yang juga dihadiri mantan Dubes RI untuk Maroko Tosari Wijaya dan Presiden DK-PRIMA Heppy Trenggono.
Selain itu, Teguh menduga Polisario sedang brusaha menarik perhatian Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden.
"Saya menduga, Polisario hendak memanfaatkan kemenangan Joe Biden di Amerika Serikat," ujarnya.
"Dalam kampanyenya, Biden dan juga Partai Demokrat menunjukkan kepedulian yang tinggi pada isu HAM. Barangkali Polisario merasa bisa memanfaatkan hal itu," sambung dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Padahal, kata Teguh, anggapan semacam itu tidak sepenuhnya tepat.
"Sebagai contoh, Hillary Clinton (dari Partai Demokrat Amerika Serikat) saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama) pernah berkunjung ke Maroko. Dia mengatakan bahwa otonomi khusus Maroko di wilayah selatan (Sahara Maroko) bisa jadi pendekatan terbaik untuk membangun wilayah tersebut," tandasnya.
