Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat jadi pembicara di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Ujung Pelanggar Protokol Corona, Penegakan Hukum Atau Kriminalisasi?’ yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis(19/11)/RMOL

Politik

Copot Kepala Daerah Melalui Instruksi Menteri Gak Masuk Logika Hukum Dan Politik Pak Tito

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 15:34 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno tidak habis pikir dengan instruksi menteri yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tito Karnavian bisa mencopot kepala daerah jika mengabaikan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

Menurutnya, dasar instruksi menteri untuk mencopot kepala daerah sangatlah lemah. Ada aturan yang lebih tinggi untuk bisa memberhentikan seorang kepala daerah.

"Dengan catatan yang cukup serius. Misalnya, berbuat asusila, kriminal atau berhalangan hadir tetap, itu yang bisa memberhentikan bukan instruksi menteri," kata Adi  dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Ujung Pelanggar Protokol Corona, Penegakan Hukum Atau Kriminalisasi?’ yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis(19/11).

Secara logika hukum juga tidak nyambung, kata Adi, apakah seorang menteri mampu mencopot kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan dipilih melalui DPRD ataupun negara.

"Kan tidak masuk logika hukumnya, logika poltiknya. Juga tidak ada dasar hukum maupun poltiknya," tekan Adi.

Namun begitu, Adi menambahkan, jika dalam kerangka untuk 'mengultimatum' kepala daerah agar menegakan protokol kesehatan, insturuksi Mendagri Tito Karnavian tepat.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, keluarnya instruksi menteri ini sebagai respon atas terjadinya kerumunan massa di daerah yang terjadi akhir-akhir ini.

Tito menjelaskan Instruksi ini dikeluarkan juga sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo dalam memastikan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Tito menegaskan ada sanksi berupa pencopotan bagi kepala daerah yang tidak mampu menegakan Prokes.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito saat rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).


Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi Eks Ketum HMI Dan Keluarga Korban Jatuhnya Sriwijaya Air

Selasa, 19 Januari 2021 | 22:08

Gugatan Pilkada Raja Ampat Terigister di MK, Ini Dugaan Pelanggaran KPU Dan Petahana

Selasa, 19 Januari 2021 | 22:02

"Si Mata Hati", Aplikasi Untuk Tahanan Yang Kangen Kelaurga

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:56

32 Polisi Berprestasi Dinaikan Pangkatnya Sama Kapolri Idham Azis

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:46

AHY: Anak-anak Muda Indonesia Harus Berani Bersikap Dan Bersuara

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:41

Pimpinan Komisi VIII Pastikan Tak Akan Halangi KPK Mengusut Bansos Covid-19

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:32

Tim Advokasi Korban Tragedi KM 50 Kritik Komnas HAM

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:22

Jelang Fit And Proper Test Listyo Sigit Prabowo, DPP LPPI Gelar Doa Bersama Anak Yatim

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:21

Samuel F Silaen: Rotasi Mbak Ning Dampak Negatifnya Wajah PDIP Di Parlemen

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:50

Usai Serahkan Dokumen Kasus Korupsi Bansos Bersama Penyidik, Daning Saraswati Mengelus Dada

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:35

Selengkapnya