Pengamat Politik Unas, Andi Yusran/Net
Polda Metro Jaya dinilai berlebihan karena memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan yang terjadi saat acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan pemanggilan Anies Baswedan tidak tepat.
Andi Yusran, seharusnya Polda Metro Jaya cukup meminta keterangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya biro hukum Pemprov.
Andi melihat, pemanggilan biro Hukum Pempriv jauh lebih penting jika yang dicri adalah info tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat.
"Jika kepolisian ingin melakukan penyelidikan atau penyidikan maka yang dibutuhkan keterangannya adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta, nantinya yang mewakili Pemprov DKI bisa saja Biro Hukumnya," demikian kata Andi Yusran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).
Lebih lanjut Andi berpendapat, jika polisi ingin mencari akar masalah kerumunan yang terjadi di kerumunan seharusnya segera memanggil tim Covid-19 di DKI.
Sebagai lembaga penegak hukum Andi menilai aparat kepolisian juga turut bertanggung jawab dalam memastikan tegakkan aturan protokol virus corona baru (Covid-19).
"Kedepan agar tidak terjadi mispersrpsi, maka kepolisian hendaknya melakukan pengetatan dalam penegakan hukum, tidak sebatas pada kasus kerumunan dalam perkawinan," demikian kata Andi Yusran.
Anies Baswedan Selasa (17/11) mendatanagi Polda Metro Jaya. Anies diperiksa aparati kurang lebih selama 9 jam jam.
Anies mengaku telah dicecar 33 pertanyaan oleh aparat kepolisian.
