Pengamat: Banyak Kapolda Dicopot Jika Benar Alasannya Tidak Maksimal Terapkan Protokol Covid-19

Pencopotan Kapolda Jawa Barat yang disebabkan ketidaktegasan penerapan protokol kesehatan visur Corona bru (Covid-19) merupakan alasan nurmatif.

Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi menilai, pencopotan Kapolda Jabar bukan semata tidak mampu bersikap tegas terhadap pelanggaran prokes. Namun di sisi lain, membendung massa yang begitu banyak sangat sulit.

Sebbanya, massa yang hadir saat menyambut Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor itu tempau banyak.

"Prokes itu alasan normatif. Hal itu sama sulitnya membendung orang untuk tidak datang ke tempat kampanye terbuka kalau ada sesuatu yang menjadi daya tarik," paparnya, Selasa (17/11) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Dalam pandangan Yusa, jika benar alasan tidak tegas menerapkan protkol Covid19, seharusnya tidak hanya Kapolda Jabar yang diberikan sanksi.

Yusa menilai, Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jabar sebagai lembaga penangangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 juga harus dikenakan sanksi.

"Keduanya (Kapolda dan Komite Covid-19). Nah, seharusnya pencopotan itu tidak secara tiba-tiba dengan alasan prokes," ucapnya.

Menurutnya, aparat kepolisian telah berusaha dengan keras dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan sebaran covid-19 serta penerapan protokol kesehatan.

Ia berpendapat, jika alasan pencopotan karena prokes, maka akan banyak kepala kepolisian lain yang akan mengalami nasib serupa (pencopptan.

Apalagi, momen tahapan Pilkada sangat rentan terjadi kerumunan massa pada saat kampanye.

"Intinya gini. Kalau alasannya prokes bakal banyak kapolda yang bisa dicopot karena kerumunan massa pendukung paslon saat kampanye," tukasnya.