Sejumlah acara yang terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), mengharuskan pemerintah mengeluarkan keputusan mencopot dan memutasi sejumlah Kapolda.
Pengamat Politik dari Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf berpendapat, keputusan pemerintah mencopot dan atau memutasi Kapolda terkesan aneh dan patut dipertanyakan.
Karena dia melihat, keputusan yang serupa belum pernah dilakukan, meskipun jenis pelanggarannya sama, yaitu Aparat Keamanan tidak menindak tegas acara-acara atau masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19.
"Mengapa kerumunan massa HRS yang dijadikan momentum ganti Kapolda? Padahal kerumunan massa juga terjadi sebelumnya di berbagai daerah, terkait Pilkada itu adem-adem saja," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11).
Lebih jauh lagi, Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini menduga, keputusan mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahriadi, sengaja dilakukan pemerintah dan segelintir elit, guna mempermulus pergantian Kapolri.
"Ditariknya Kapolda Jatim yang juga Akpol 91 ini masuk DKI (menjadi Kapolda Metro Jaya), sebelumnya sukses melarang deklarasi KAMI di Surabaya. Kini ujian hadapi bola panas HRS. Di sisi lain pertarungan kandidat Kapolri antara Akpol 88 dan 91 makin seru," ungkapnya.
"Jadi, HRS bukan saja dianggap musuh oleh rezim, tapi juga dipakai elit dalam pertarungan Trunojoyo1 (Kapolri)," demikian Gde Siriana Yusuf.
Adapun, mengenai pencopotan Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya adalah terkait acara pernikahan anak Habib Rizieq Shihab, yang digelar sekaligus dengan acara Maulid Nabi SAW di Jalan Ks. Tubun, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Sementara, untuk pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang akhirnya berakibat ke pencopotan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahriadi, dikarenakan acara penyambutan Habib Rizieq, di Megamendung, Puncak, Bogor.
