Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay: Negara Zalim Kalau Paksa Warga Tolak Vaksin Bayar Denda Rp 5 Juta

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi IX DPR RI mengecam kebijakan pemerintah yang akan menerapkan denda Rp 5 juta bagi masyarakat yang tidak mau divaksin Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, saat rapat kerja dengan Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto membahas tentang penjelasan akses vaksin Covid-19.

“Kalau tidak salah saya denger kemarin pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan denda Rp 5 juta," ujar Saleh dalam rapat di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

"Bagi yang mampu, dia siap didenda. Tapi apakah betul dia memberikan denda lalu tidak divaksin, apakah persoalan kita terkait Covid-19 ini selesai?” lanjutnya.

Legislator asal Sumatera Utara dari Fraksi PAN ini menambahkan, di dapilnya banyak masyarakat yang tidak mau divaksinasi lantaran masyarakar masih takut efek samping dari vaksin tersebut.

“Saya sudah coba di dapil saya, itu masyarakat enggak ada yang siap untuk divaksin, jadi kalau ditanya siapa yang mau divaksin, enggak ada yang mau divaksin. Malah mereka minta supaya pejabat tinggi dulu kalau bisa presiden dulu, kemudian menteri (yang divaksin),” jelasnya.

Menurutnya, semakin banyak orang yang membayar denda maka akan semakin banyak yang tersebar virus. Lantaran orang yang tidak divaksin akan tetap bermasalah dengan Covid-19 karena mereka tidak kebal.

Untuk itu, Seleh mengaku perlu tahu detail dari rencana denda tersebut. Pasalnya, tidak semua masyarakat hidup di atas garis kesejahteraan.

“Ada yang enggak punya duit, kalau enggak punya duit gimana? Apakah kita mau paksa juga harus membayar Rp 5 juta? Itu namanya negara zalim (kalau dipaksakan), enggak boleh negara seperti itu,” tandasnya.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

Warganet: Anies Memang Tidak Pernah Masuk Got, Tapi Dia Menghargai Orang Yang Bersihkan Got

Selasa, 08 Juni 2021 | 07:58

UPDATE

Tertahanya HRS Di Mekkah Indikasikan Ada Kekuatan Besar Yang Kacaukan Kesepakatan Dengan Wiranto-BG Dan Tito

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:40

Arab Saudi: Haji Tahun Ini Kembali Dibatasi Hanya Untuk Warga Kerajaan Dan Jumlahnya Tidak Lebih Dari 60.000 Jemaah

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:35

Gegara Elektabilitas Tinggi, Anies Dan RK Terseret Isu Konvensi Nasdem

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:19

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:59

Tudingan PSK Ferdinand, Polisi Tak Bisa Bergerak Selama Anies-RK Tak Melaporkan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:34

Kasus Positif Covid-19 Tambah 7.465, Yang Aktif Naik Di Angka Dua Ribuan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:22

Di Dampingi Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Bangkalan Pentingnya 3 T Dan Pemakaian Masker

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:21

Novel Baswedan Dkk Diminta Berhenti Ganggu Kerja Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:15

Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:04

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Golkar Kota Bogor Bergerak Dengan Program Jumat Berbagi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:50

Selengkapnya