Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Pimpinan Komisi VII DPR Sambut Positif Rencana Penghapusan Premium

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 13:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium (Ron 88) mendapat sambutan positif dari pimpinan Komisi VII DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan bahwa pada prinsipnya, DPR mendukung apa yang tengah direncanakan pemerintah.  

"Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus Premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan," katanya kepada wartawan, Senin (16/11).


Dalam pelaksanaan program penghapusan Premium tersebut, Sekjen DPP PAN ini memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah.

Pertama, penghapusan BBM jenis Premium tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tidak dihilangkan secara sekaligus agar tidak terjadi gejolak sosial

"Harus ada langkah langkah yang jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat," katanya.

Selain itu, Eddy meminta Pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan BBM jenis Premium di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam).

"Sebaiknya BBM jenis Premium tersebut harus tetap ada di daerah-daerah 3T tersebut karena memang BBM jenis minyak tanah pun masih dipergunakan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif," urainya.

Eddy mengapresiasi Pertamina yang menurutnya telah melaksanakan program tersebut dengan naik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92 .

"Kami berharap bahwa ke depannya pengurangan BBM jenis Premium itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sumatera, sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya