Berita

Dipo Alam/Net

Politik

Dipo Alam: Sekarang Mayoritas Dihadapkan Dengan Yang Namanya Oligarki Minoritas

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 11:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Persoalan ketimpangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat sekarang ini karena ada kendali dari kelompok minoritas yang berkuasa.

Begitulah yang diungkapkan mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam, dalam diskusi virtual LP3ES, Selasa (17/11).

"Yang mayoritas berhadapan dengan minoritas kelas atas, yaitu orang-orang yang dalam ekonomi dan politik kita sebut sebagai oligarki minoritas," ujar Dipo Alam.


Lebih lanjut, Dipo Alam menjelaskan ciri dari pihak-pihak yang masuk kategori minoritas oligarki. Yaitu, pemerintah, parlemen, hingga para pengusaha yang saling bersekutu menguasai sumber daya di dalam negeri.

"Jumlahnya memang tidak banyak tapi penguasaannya di dalam pemerintahan maupun di parlemen dalam menyusun UU. Dan termasuk jumlah APBN yang bagaimanan ditetapkan dan didustribusikan," ungkapnya.

Oleh karena itu, oligarki minoritas menjadi satu permasalahan yang menurut Dipo Alam harus dikritisi secara bersama-sama. Karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Ini tentang pengusaha, kemudian pemerintah sendiri, yang saya sebut sebagai oligarki minoritas. Karena jumlahnya tidak sebesar penduduk kita, masyarakat," tuturnya.

"Dan juga termasuk yang diwakili oleh NU dan kebanyakan kita yang kelompok masyarakat yang tersingkirkan dalam masalah ekonominya," demikian Dipo Alam.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya