Berita

Saidul Anam/Net

Politik

Dipecat Karena Biarkan Kerumunan, Dua Kapolda Disarankan Gugat Kapolri Ke PT TUN

SENIN, 16 NOVEMBER 2020 | 23:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang dicopot Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Idham Azis disarankan untuk melakukan perlawanan hukum.

Begitu saran yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam merespons dicopotnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Sufahriadi.

Sebabnya karena kedua orang tersebut membiarkan kerumunan massa di serangkaian acara kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.


"Kapolda yang dicopot mestinya melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/11).

Karena kata Saiful, kerumunan masyarakat terhadap datangnya Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia tidak dapat terhindarkan.

"Saya kira bukan tidak mungkin berpengaruh terhadap reputasi kedua Kapolda tersebut pasca adanya pencopotan, karena seumur hidup akan menjadi sejarah serta masyarakat akan bertanya-tanya atas pencopotan tersebut," kata Saiful.

Seharusnya kata Saiful, Kapolri tidak langsung mencopot kedua Kapolda tersebut dan memberikan pengarahan yang lebih jelas.

"Mestinya kan tidak langsung dicopot begitu saja, ada pengarahan, atau misalnya koordinasi dari Kapolri atau jajarannya, ini kan seakan-akan sama halnya Kapolri tidak berhasil melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bawahannya," terang Saiful.

"Kalau seperti ini tidak serta merta Kapolda yang dapat dilakukan pencopotan, tapi pimpinan Kapolda dalam hal ini juga harus bertanggungjawab," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya