Berita

warga menutup jalan utama menuju ibu kota Islamabad dalam aksi Anti-Prancis/Net

Dunia

Demo Besar-besaran Anti-Prancis Di Pakistan Masuki Hari Kedua, Aparat Blokade Jalan Menuju Ibu Kota Islamabad

SENIN, 16 NOVEMBER 2020 | 17:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pihak berwenang Pakistan menutup jalan utama menuju ibu kota Islamabad untuk hari kedua unjuk rasa anti-Prancis yang dilakukan oleh partai agama sayap kanan pada hari Senin (16/11) waktu setempat.

Unjuk rasa di kota tetangga Rawalpindi yang menarik hingga lima ribu orang simpatisan Partai Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) pada Minggu (15/11) meluas hingga Senin, dengan sekitar seribu pengunjuk rasa berkumpul di tengah penghalang jalan yang mencegah mereka memasuki ibu kota.

Layanan komuter mengalami penundaan yang cukup lama akibat aksi tersebut. Pemerintah juga sempat mematikan layanan seluler lebih dari 24 jam untuk mencegah penyelenggara reli berkoordinasi satu sama lain. Namun, menjelang jam makan siang pada hari senin layanan seluler kembali dipulihkan, seperti dikutip dari AFP, Senin (16/11).


Pakistan telah menyaksikan protes kecil dan tersebar selama beberapa minggu terakhir sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa pekan lalu tentang Islam.

Presiden Prancis angkat bicara setelah seorang ekstremis memenggal kepala seorang guru di dekat Paris setelah dia menunjukkan kartun Nabi Muhammad selama kelas tentang kebebasan berbicara. SEperti diketahui, semua penggambaran Nabi dilarang oleh Islam.

Saat itu Macron mengatakan bahwa gurunya dibunuh karena kelompok Islam menginginkan masa depan Prancis.

Komentar Macron memicu kemarahan sebagian besar umat Muslim di seluruh dunia, dengan puluhan ribu di Pakistan, negara tetangga Iran dan negara-negara Muslim lainnya di Asia Selatan membanjiri jalan-jalan dan mengorganisir boikot anti-Prancis.

Pakistan sendiri telah mengajukan keluhan kepada Prancis atas apa yang disebutnya kampanye Islamofobia sistematis di negara Eropa itu.

Perdana Menteri Imran Khan menuduh presiden Prancis menyerang agama Muslim dan mendesak negara-negara Islam untuk bekerja sama untuk melawan apa yang disebut penindasan yang tumbuh di Eropa.

Penodaan agama adalah masalah yang sangat kontroversial di Pakistan yang ultra-konservatif, di mana siapa pun yang dianggap telah menghina Islam atau tokoh Islam dapat menghadapi hukuman mati.

Kelompok hak asasi telah mendesak negara tersebut untuk mereformasi undang-undang penistaan agama karena sering disalahgunakan untuk menyelesaikan dendam pribadi.

Pawai hari Minggu diorganisir oleh ulama garis keras Khadim Hussain Rizvi dari Partai TLP, yang dikenal keras dalam menyuarakan protes anti-Prancis.

Pada 2017, negara itu dilumpuhkan oleh unjuk rasa TLP menyusul pembebasan perempuan Kristen Asia Bibi, yang dituduh tidak menghormati Nabi Muhammad SAW.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya