Berita

Masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara di masa pemerintahan Joe Biden mendatang menjadi isu yang disorot banyak pihak/Net

Dunia

Apa Arti Terpilihnya Joe Biden Di Amerika Serikat Bagi Korea Utara?

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 | 15:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat pekan kemarin disambut ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara di dunia. Namun hal tersebut belum terdengar datang dari Korea Utara.

Keheningan Korea Utara mengundang tanda tanya sendiri. Sebenarnya, apa makna terpilihnya Biden bagi Korea Utara?

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diketahui berhasil membangun hubungan yang baik dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump.


"Saya pikir Korea Utara akan kecewa karena Trump tidak menang," kata mantan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk kebijakan Korea Utara di bawah Presiden Obama dan Trump, Joseph Yun.

"Bagi mereka, Trump adalah masalah besar, mereka memiliki tiga pertemuan puncak, pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya," sambungnya, menekankan hubungan yang tidak biasa yang dijalin oleh Kim dan Trump.

Pada sejumlah kesempatan selama empat tahun terakhir, keduanya juga kerap bertukar surat. Trump kerap menggambarkan surat tersebut sebagai "surat cinta".

Namun kini, hubungan semacam itu agaknya akan segera memudar, mengingat Trump kalah dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini dan posisinya akan segera digantikan oleh Biden dalam beberapa minggu ke depan.

Di sisi lain, Biden merupakan sosok yang kerap bersikap frotal dan mengkritik hubungan Trump dan Kim. Menurut Biden, sikap Trump terasebut justru melemahkan sanksi Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Tidak sampai di situ, Biden juga kerap menyebut Kim sebagai "preman" dalam debat presiden terakhir dan sangat kritis terhadap Korea Utara selama kampanye presiden tahun ini.

Kini, dengan terpilihnya Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat, belum tampak jelas bagaimana arah kebijakannya nanti terkait dengan Korea Utara.

Biden sendiri sebelumnya telah menguraikan prioritas kebijakannya saat masuk ke Gedung Putih. Namun Korea Utara tidak masuk ke dalam daftar tersebut.

Namun yang jelas, berbeda dari Trump, Biden telah secara tegas menjelaskan bahwa dia tidak ingin duduk bersama Kim tanpa prasyarat.

Jika menengok ke masa lalu, preseden menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kecenderungan untuk melakukan semacam provokasi pada tahap awal pemerintahan baru Amerika Serikat.

Korea Utara menembakkan rudal hanya beberapa minggu setelah Presiden Trump dilantik pada tahun 2017.

Hal itulah yang membuat sejumlah pakar kini bertanya-tanya soal apakah Korea Utara akan merasa perlu melakukan yang serupa pada Biden.

"Korea Utara sering mengirim telegram tentang apa yang akan mereka lakukan," kata seorang profesor di Universitas Yonsei, Seoul  John Delury, seperti dikabarkan CNN.

"Jika Anda mendengarkan dengan cermat pernyataan mereka, mereka biasanya menunjukkan ke mana mereka menuju, dan saya akan mengatakan hampir tidak ada sinyal bahwa mereka (Korea Utara) merencanakan provokasi atau uji coba besar," sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yun. Dia melihat bahwa meski Biden merupakan sosok yang tampak bertolak belakang dengan Trump dalam isu Korea Utara, namun saat ini merupakan waktu yang berbeda bagi Kim. Sehingga ujicoba rudal mungkin tidak menjadi agenda utama dia seperti empat tahun lalu.

"Mereka (Korea Utara) sekarang telah membuktikan bahwa mereka memiliki ICBM (rudal balistik antarbenua) yang dapat menjangkau hampir di mana saja di benua Amerika Serikat, mereka juga memiliki perangkat nuklir yang sangat besar yang mereka uji pada tahun 2017," terang Yun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya