Berita

Masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara di masa pemerintahan Joe Biden mendatang menjadi isu yang disorot banyak pihak/Net

Dunia

Apa Arti Terpilihnya Joe Biden Di Amerika Serikat Bagi Korea Utara?

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 | 15:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat pekan kemarin disambut ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara di dunia. Namun hal tersebut belum terdengar datang dari Korea Utara.

Keheningan Korea Utara mengundang tanda tanya sendiri. Sebenarnya, apa makna terpilihnya Biden bagi Korea Utara?

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diketahui berhasil membangun hubungan yang baik dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump.


"Saya pikir Korea Utara akan kecewa karena Trump tidak menang," kata mantan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk kebijakan Korea Utara di bawah Presiden Obama dan Trump, Joseph Yun.

"Bagi mereka, Trump adalah masalah besar, mereka memiliki tiga pertemuan puncak, pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya," sambungnya, menekankan hubungan yang tidak biasa yang dijalin oleh Kim dan Trump.

Pada sejumlah kesempatan selama empat tahun terakhir, keduanya juga kerap bertukar surat. Trump kerap menggambarkan surat tersebut sebagai "surat cinta".

Namun kini, hubungan semacam itu agaknya akan segera memudar, mengingat Trump kalah dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini dan posisinya akan segera digantikan oleh Biden dalam beberapa minggu ke depan.

Di sisi lain, Biden merupakan sosok yang kerap bersikap frotal dan mengkritik hubungan Trump dan Kim. Menurut Biden, sikap Trump terasebut justru melemahkan sanksi Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Tidak sampai di situ, Biden juga kerap menyebut Kim sebagai "preman" dalam debat presiden terakhir dan sangat kritis terhadap Korea Utara selama kampanye presiden tahun ini.

Kini, dengan terpilihnya Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat, belum tampak jelas bagaimana arah kebijakannya nanti terkait dengan Korea Utara.

Biden sendiri sebelumnya telah menguraikan prioritas kebijakannya saat masuk ke Gedung Putih. Namun Korea Utara tidak masuk ke dalam daftar tersebut.

Namun yang jelas, berbeda dari Trump, Biden telah secara tegas menjelaskan bahwa dia tidak ingin duduk bersama Kim tanpa prasyarat.

Jika menengok ke masa lalu, preseden menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kecenderungan untuk melakukan semacam provokasi pada tahap awal pemerintahan baru Amerika Serikat.

Korea Utara menembakkan rudal hanya beberapa minggu setelah Presiden Trump dilantik pada tahun 2017.

Hal itulah yang membuat sejumlah pakar kini bertanya-tanya soal apakah Korea Utara akan merasa perlu melakukan yang serupa pada Biden.

"Korea Utara sering mengirim telegram tentang apa yang akan mereka lakukan," kata seorang profesor di Universitas Yonsei, Seoul  John Delury, seperti dikabarkan CNN.

"Jika Anda mendengarkan dengan cermat pernyataan mereka, mereka biasanya menunjukkan ke mana mereka menuju, dan saya akan mengatakan hampir tidak ada sinyal bahwa mereka (Korea Utara) merencanakan provokasi atau uji coba besar," sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yun. Dia melihat bahwa meski Biden merupakan sosok yang tampak bertolak belakang dengan Trump dalam isu Korea Utara, namun saat ini merupakan waktu yang berbeda bagi Kim. Sehingga ujicoba rudal mungkin tidak menjadi agenda utama dia seperti empat tahun lalu.

"Mereka (Korea Utara) sekarang telah membuktikan bahwa mereka memiliki ICBM (rudal balistik antarbenua) yang dapat menjangkau hampir di mana saja di benua Amerika Serikat, mereka juga memiliki perangkat nuklir yang sangat besar yang mereka uji pada tahun 2017," terang Yun.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya