Pakar Hukum: Laporan Kisman Latumakulita Soal Impor Hortikultura Ke KPK Tidak Bisa Dijadikan Alat Bukti

Setiap laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dasar pemberitaan media pada dasarnya hanya sebagai informasi, bukan sebagai barang bukti awal.

Demikian disampaikan pakar hukum Andi Syafrani dalam merespons laporan kader Nasdem, Kisman Latumakulita yang melaporkan dua koleganya di Nasdem, Ahmad Ali dan Rusdi Masse atas dugaan kasus korupsi impor produk hortikultura.

 "Laporan saudara Kisman ini kan berangkat dari laporan pemberitaan media, prinsipnya akan diterima saja oleh KPK. Tapi karena sifatnya hanya berita, pastinya bukti awalnya tidak ada," kata Andi dalam keterangannya, Minggu (14/11).

Andi menambahkan, KPK bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat apabila disertai bukti awal yang cukup. Jika pelaporannya hanya dari berita di media, hal tersebut tidak akan membantu KPK.

"Berita di media itu belum tentu fakta, bisa jadi hanya isu semata. Apalagi yang namanya fakta dari media bukan fakta hukum. Masih diperlukan penelusuran bukti yang lebih jelas," tambahnya.

Kisman melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali dan Ketua DPP Partai Nasdem, Rusdi Masse ke KPK terkait pengaturan kuota import holtikultura.

Laporan itu dibuat dengan dasar pemberitaan salah satu media massa nasional, yakni tulisan pemberitaan berupa majalah sebagai bukti awal kepada KPK.

Secara terpisah, Waketum Nasdem Ahmad Ali membantah melakukan pengaturan izin dan kuota impor buah melalui penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian. Ia mengaku tak tahu-menahu dan tidak pernah berurusan dengan kuota impor buah seperti yang diberitakan.

"Saya enggak pernah ketemu satu pun pengusaha buah, bawang putih, terus apalagi dikatakan bahwa mengatur kuota," kata Ali lewat keterangannya, Jumat (13/11).