Berita

Relawan berkumpul untuk berangkat ke Nagorno-Karabah, Yerevan, Armenia, saat perang meletus lagi pada 27 September 2020/Net

Dunia

Demokrat Minta Joe Biden Ubah Kebijakan AS Terhadap Azerbaijan Dan Turki, Pastikan Status Akhir Nagorno-Karabakh

SABTU, 14 NOVEMBER 2020 | 21:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa senator Demokrat meminta Joe Biden, yang baru saja mengumumkan kemenangannya dalam pemilihan presiden AS 2020, agar menyesuaikan kebijakan terhadap Azerbaijan dan Turki terkait dengan situasi di Nagorno-Karabakh.

Dalam surat yang dimuat di situs Ketua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff, beberapa senator itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di wilayah yang menjadi konflik selama berbulan-bulan itu.

"Meskipun kami menyambut perdamaian yang sudah disepakati, kami tetap sangat prihatin tentang kesulitan jangka pendek dan jangka panjang yang tercantum dalam kesepakatan damai itu. Mereka tidak melakukan apa pun untuk menyelesaikan masalah status akhir Nagorno-Karabakh," isi surat itu, dikutip dari RIA Novosti.


Para demorat juga mengungkapkan, akhir yang tragis dari perang itu bisa dihindari jika hanya Amerika Serikat dan masyarakat internasional yang bertindak tegas.

“Sudah terlalu lama kami menahan retorika Turki dan Azerbaijan, atas perang di Karabakh. Asilnya sekarang jelas terlihat. Setelah Anda mengambil posisi (kepresidenan), Anda akan memiliki kesempatan untuk menerapkan kebijakan baru terhadap wilayah tersebut, kebijakan yang akan mendukung demokrasi, hak seseorang, dan hak untuk menentukan nasib sendiri," lanjut surat itu.

Para demokrat juga meminta Biden dan pemerintahan barunya untuk berhenti memberikan bantuan militer kepada Azerbaijan, dan ikut bergabung dalam negosiasi tentang status Nagorno-Karabakh di bawah naungan OSCE Minsk Group. Selain itu memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya untuk membersihkan ranjau dan mengembalikan pengungsi Armenia.

Perlu mempertimbangkan kembali kebijakan AS terhadap Turki, negara yang sebagai anggota NATO telah berulang kali bertindak melawan kepentingan AS. AS perlu memperkuat hubungan dengan Armenia, menurut isi surat para demokrat itu.

Pada Selada (10/11) para pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia, menandatangani pernyataan bersama genjatan senjata di Nagorno-Karabakh. Menurut pernyataan itu, sejumlah daerah yang diduduki Armenia akan berada di bawah kendali Azerbaijan. Pihak-pihak yang bersengketa juga harus bertukar tahanan, dan pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan di sepanjang garis kontak dan di sepanjang koridor Lachin yang menghubungkan Karabakh dengan Armenia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya