PM Palestina Muhammad Shtayyeh/Net
Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh bersama sejumlah pejabat lainnya mengecam rencana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk mengunjungi Dataran Tinggi Golan dan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Kunjungan Pompeo dinilai sebagai upaya yang berbahaya, berlawanan dengan hukum internasional, dan konvensi PBB.
“Kunjungan itu bertujuan untuk melegitimasi permukiman Israel dan kegiatan ekspansinya di Tepi Barat,†Shtayyeh menekankan, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (13/11).
Juru bicara Hamas, Hazim Qasim, mengatakan langkah yang direncanakan Pompeo itu menunjukkan bahwa pemerintah AS melanggar semua adat istiadat dan hukum internasional.
Dalam pernyataan yang senada, juru bicara Gerakan Jihad Islam Dawoud Shihab, mengatakan kunjungan Pompeo adalah tindakan bermusuhan untuk mengkonsolidasikan pendudukan Israel di tanah Palestina dan Dataran Tinggi Golan.
“Kunjungan Pompeo bertujuan untuk melegalkan kebijakan pemukiman ilegal Israel dan menunjukkan dukungan pemerintah AS kepada Israel dalam hal ini,†kata Maher Mezher, seorang anggota Front Populer untuk Komite Sentral Pembebasan Palestina.
Mezher menggarisbawahi bahwa Presiden AS Donald Trump telah mencoba meningkatkan ketegangan politik di wilayah tersebut bahkan di hari-hari terakhir kepresidenannya.
Pompeo berencana untuk mengunjungi Dataran Tinggi Golan dan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki minggu depan. Kedua kunjungan tersebut akan menjadi yang pertama bagi seorang menteri luar negeri AS.
Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan telah diperlakukan sebagai wilayah pendudukan oleh semua administrasi AS sejak 1967.
Israel secara sepihak mencaplok Dataran Tinggi Golan pada tahun 1981, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Namun, pada Maret 2019, pemerintahan Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.
Axios melaporkan bahwa diplomat top AS itu akan mendarat di Israel pada hari Rabu dan diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat lain untuk menyoroti perubahan kebijakan pemerintahan Trump di Israel.
