Suara tentang perlunya rekonsiliasi antara rezim pemerintahan Joko Widodo dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dinilai tidak memiliki urgensi secara politis.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/11).
Menurut Dedi, kedua belah pihak tersebut tidak terlibat dalam bentuk konflik apapun.
Dalam pandangan Dedi, penampakan seolah-olah terbangun narasi Rizieq Shihab kontra terhadap pemerintahan Joko Widodo hanyalah reaksi politis.
Sehingga, kata Dedi tidak perlu dilakukan upaya rekonsiliasi usai kepulangan Rizieq dari Sauid Arabia itu.
"Jika ada narasi seolah-olah HRS kontra Pemerintah, itu hanya reaksi politis, dan tidak perlu diadakan rekonsiliasi. Dan menempatkan HRS sebagai warga negara yang miliki hak sebagaimana warga lainnya, itu sudah bagian dari rekonsiliasi," demikian pendapat Dedi, Sabtu dini hari (13/11).
Lebih lanjut, Dedi menganalisa publik akan bereaksi apabila terjadi pertemuan antara Jokowi dan Rizieq Shihab. Alasannya, kepergian Rizieq ke Saudi Arabia 3 tahun lalu justru harus diperjelas apakah benar pentolan FPI itu terjerat kasus hukum.
Pertanyaan besar itu, ditambahkan Dedi perlu segera dijawab agar kepulangannya ke Indonesia pada Selasa (10/11) lalu dapat menjadi momentum penerang bagi publik.
"Tidak perlu ada utusan resmi untuk agenda rekonsiliasi. Yang mungkin diperlukan, adalah pertanggungjawaban pemerintah melalui penegak hukum terkait kepergian HRS ke arab saudi, dan kepulangan ini harus menjadi momentum penerang," demikian kata Dedi.
