Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemecatan Empat Anggota Oposisi Parlemen Hong Kong Adalah Obat Yang Tepat, China Minta Asing Berhenti Ikut Campur

JUMAT, 13 NOVEMBER 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengusiran empat anggota parlemen pro-demokrasi dari badan legislatif Hong Kong yang berbuntut pada pengunduran diri massal 15 anggota oposisi lainnya dari gedung parlemen Hong Kong, dinilai sebuah keputusan yang tepat.

“Itu adalah obat yang tepat untuk kota itu,” kata pemerintah China, seraya mengatakan kepada pemerintah asing bahwa masalah itu bukan urusan mereka.

Lima belas politisi berjanji untuk berhenti karena marah setelah rekan-rekan mereka dicopot atas alasan keamanan nasional oleh kepala eksekutif yang ditunjuk Beijing, meningkatkan kekhawatiran bahwa ruang untuk perbedaan pendapat di Hong Kong akan menyusut.


Jutaan warga Hong Kong turun ke jalan tahun lalu, dalam aksi protes berbulan-bulan yang mengganggu atas kebebasan yang surut. Demonstrasi itu kemudian dibasmi oleh pandemi dan undang-undang baru yang membuat opini-opini tertentu menjadi ilegal dalam semalam.

“Pengusiran minggu ini adalah ‘obat yang tepat’ yang akan memulai babak baru dalam memastikan kelancaran badan legislatif Hong Kong,” kata kementerian luar negeri China di Hong Kong dalam sebuah pernyataan tertanggal Kamis (12/11), seperti dikutip dari AFP, Jumat (13/11).

“Keputusan itu dimaksudkan untuk menjamin operasi normal badan-badan pemerintahan, dan lebih baik memastikan Hong Kong diatur oleh rakyat Hong Kong dengan otonomi tingkat tinggi,” katanya.

Inggris - yang menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada 1997 - memanggil duta besar China di London pada Kamis, menuduh Beijing melanggar kewajiban perjanjian internasional yang menjamin status khusus pusat keuangan dan otonomi tingkat tinggi.

London semakin berselisih dengan China sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di Hong Kong tahun ini.

Protes juga datang dari Uni Eropa, mereka mendesak penempatan kembali segera para anggota parlemen, dan Kanada mengatakan pemecatan mereka memiliki efek mengikis hak asasi manusia di Hong Kong.

China menolak kritik tersebut, dengan mengatakan “untuk memahami tren zaman, mereka harus menjauhkan tangan mereka dari urusan internal China, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dalam bentuk apa pun, dan menghindari melangkah lebih jauh ke jalan yang salah.”

London telah membuat marah Beijing dengan menawarkan rute ke kewarganegaraan Inggris bagi warga Hong Kong yang memegang paspor British National Overseas dengan mengurangi persyaratan masuk dan tinggal.

Pemimpin Hong Kong dipilih oleh komite pro-Beijing, tetapi setengah dari 70 kursi legislatif dipilih secara langsung, menawarkan 7,5 juta penduduk kota kesempatan langka agar suara mereka didengar di kotak suara.

Pengusiran dan pengunduran diri akan membuat hanya ada dua legislator di luar kubu pro-Beijing yang tersisa, kedua lesgislator tersisa tidak selaras dengan kedua blok tersebut.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya