Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat kunjungan di Lampung/Net

Politik

Perangkat Desa Di Way Kanan Selewengkan Bansos Beras, Ketua DPD RI: Itu Dosa Besar!

JUMAT, 13 NOVEMBER 2020 | 15:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta seluruh perangkat desa agar tidak menyelewengkan dana bantuan sosial.

Permintaan itu disampaikan LaNyalla terkait kasus korupsi beras bantuan sosial oleh kepala kampung di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Beberapa hari ini, LaNyalla melakukan kunjungan kerja di Lampung.

"Melakukan korupsi bansos itu sama dengan melanggar amanah yang diemban. Dosa besar kepada warga," ujar LaNyalla di Bandar Lampung sesaat sebelum terbang kembali ke Jakarta, Jumat (13/11).


Adalah mantan Kepala Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan bernama Supratikno yang melakukan korupsi senilai Rp 300 juta karena menyelewengkan bansos beras. Dia divonis hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung, Kamis (5/11).

Aksi korupsi Pratikno dilakukan pada Januari-Desember 2017 di Kampung Argomulyo. Saat itu, dia merupakan penanggung jawab program beras subsidi. Namun dia tidak melibatkan satgas desa, dan beras bansos malah disimpan di rumahnya sendiri.

Bansos beras itu tidak disalurkan ke warga. Padahal seharusnya masing-masing keluarga mendapat bantuan beras sebanyak 15 kg setiap bulannya selama setahun.

Selanjutnya, beras bantuan untuk warga itu dijual oleh Supratikno. Total kerugian negara sebesar Rp 300 juta.

LaNyalla menyesalkan aksi perangkat desa tersebut. Dia meminta kasus ini dijadikan contoh. Apalagi saat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang memerlukan bansos akibat terdampak ekonomi.

"Jangan hak warga diambil, tidak benar itu. Kami harapkan juga pemda betul-betul memberi pengawasan supaya bansos tidak dicuri pihak-pihak yang tak bertanggung jawab," tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini juga berharap kepada anggota DPD untuk turut serta mengawal bansos kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Dia mengatakan, tidak boleh ada hak warga yang hilang.

"Para senator saya harapkan juga mengawal dan mengawasi penyaluran bansos, termasuk bantuan pemerintah saat pandemi ini kepada masyarakat," tutup LaNyalla.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

H+3 Lebaran Emas Antam Stagnan, Buyback Merosot Rp80 Ribu

Selasa, 24 Maret 2026 | 10:01

NTT Butuh Alat Berat dan Logistik Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:47

Rahasia AC Mobil Tetap Beku di Tengah Kemacetan Arus Balik Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:40

Prabowo Telepon Presiden Palestina, Tegaskan Solidaritas dari Indonesia

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:34

Harga Minyak Anjlok 11 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:22

Menanti Pembukaan Bursa Usai Libur Lebaran: Peluang dan Risiko di Pasar Saham RI

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:01

Saham-saham Asia Terbang Usai Keputusan Trump

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:44

Iran: Tidak Ada Negosiasi dengan AS, Itu Berita Bohong untuk Manipulasi Pasar

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:33

Pasar Saham AS Melonjak Setelah Trump Tunda Serangan ke Iran

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:18

Leonid Radvinsky Wafat: Jejak Sang Raja Platform OnlyFans yang Fenomenal

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:07

Selengkapnya