Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding/Net
Keputusan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo untuk tidak menghadiri pemberian penghargaan Bintang Mahaputera Adiprana di Istana Negara seharusnya disampaikan jauh-jauh hari.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding dalam merespons sikap Gatot yang belakangan tidak hadir dalam pemberian Bintang Mahaputera yang dilakukan di Istana Negara, Selasa lalu (10/11).
“Sebetulnya kalau beliau tidak berkenan menerimanya, sejak awal sudah bisa menyampaikan itu ke pemerintah bahwa saya tidak ingin menerima itu,†kata Karding kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/11).
Adapun alasan Gatot tidak menghadiri pemberian Bintang Mahaputera karena alasan pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.
Namun terlepas alasan Gatot, anggota Komisi I DPR tersebut menyebut bahwa Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut memiliki hak untuk tidak hadir.
“Hadir atau tidak hadirnya Pak Gatot dalam upacara penerimaan penghargaan Mahaputera itu haknya beliau. Hak Pak Gatot,†lanjut Karding.
“Sebenarnya beliau tahu siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan Bintang Mahaputera karena posisi dan dedikasi perjuangannya atau posisinya sebagai pimpinan lembaga,†tutupnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukan) Mahfud MD menjelaskan bahwa meski tak hadir, pemerintah tetap memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo. Hal tersebut sejalan dengan surat Gatot yang dilayangkan kepdaa pemerintah beberapa waktu lalu.
"Dalam suratnya, Pak Gatot menyatakan menerima (Bintang Mahaputera Adipradana)," ujar Mahfud MD.
