Kementerian ATR BPN Gelar Rapat Tertutup Bahas Oknum Pejabat Nakal Bermain Kasus Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Rabu (11/11) menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah membahas dugaan oknum pejabat nakal terkait sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Rapat yang dilaksanakan tertutup itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan oknum kepala kantor wilayah BPN DKI dan oknum kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Timur yang diketahui telah resmi dikenakan sanksi tegas.

Rapat yang terbagi di dalam beberapa kluster tersebut diduga juga membahas permasalahan surat keputusan BPN terkait pembatalan sertifikat salah satu tanah di kawasan Cakung.

Dikonfirmasi mengenai hasil rapat tersebut, Humas Kementerian ATR BPN, Rizky enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

"Pak Menteri tidak hadir di dalam pertemuan tersebut," singkat Rizky kepada wartawan.

Rapat ini digelar setelah sebelumnya Menteri ATR BPN Sofyan Djalil mengambil tindakan tegas terhadap 9 orang oknum pejabat yang bermain di dalam sengketa tanah dan diduga bekerja sama dengan mafia tanah.

"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan kementerian," kata Menteri Sofyan, Selasa kemarin (10/11).

Dijelaskan Sofyan, para mafia tanah tersebut memiliki banyak modal dan melakukan berbagai cara untuk memutarbalikkan fakta, termasuk dengan menyewa jasa buzzer.

"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) Kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya. Bagi kita, mafia ya tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," tandas Sofyan.