Sudah Dianggarkan 4,05 T, DPRD Minta Anies Fokus Bangun Infrastruktur Penanganan Banjir

Postur anggaran sebesar Rp 4,05 triliun untuk penanggulangan banjir dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Rancangan APBD 2021 menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi masalah klasik banjir.

"Bisa dilihat dari postur anggaran untuk banjir, mayoritas untuk pembangunan infrastruktur banjir. Karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar dan belajar dari banjir 2020 awal tahun," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Rabu (11/11).

Namun demikian, ia memprediksi penanganan banjir tak bisa langsung dirasakan masyarakat, butuh paling tidak 2-3 tahun ke depan. Zita pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyampaikan hal ini kepada masyarakat secara terbuka, sehingga ketika nanti hujan, warga bisa melakukan antisipasi.

Selaku Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita juga mengingatkan agar anggaran tersebut difokuskan ke pembangunan infrastruktur.

"Kalau kapasitas kali/sungai eksisiting kita hanya 950 m3/detik, sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3/detik. Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3/detik. Jadi fokus di situ," tegasnya.

Selain itu, Zita juga meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan lahan hijau dan sumur serapan. Saat ini ruang terbuka hijau yang dimiliki DKI hanya 9,98%, padahal yang dibutuhkan untuk menyerap air di Ibukota sebesar 30%.

"Lalu mau mengandalkan sumur resapan yang nyatanya baru dibangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan? Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam," jelasnya.

"Ada beberapa rekomendasi lainnya yang lengkap sedang disusun pansus banjir dan Insya Allah selesai bulan ini," tutup Zita Anjani.