Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/RMOLNetwork

Politik

Sebut Jakarta Amburadul, Pengamat: Megawati Ingin DKI Direbut PDIP

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 19:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada unsur politik yang terkandung dalam pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jakarta amburadul.

Menurut Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, pernyataan Mega tersebut berkaitan dengan posisi Gubernur DKI Jakarta saat ini yang bukan berasal dari PDIP.

"Secara politik, pernyataan Ibu Mega itu secara tersirat bisa dimaknai bahwa kalau mau daerahnya bagus, maka perlu dipimpin kepala daerah dari PDIP," kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/11).


Hal itu merujuk pada statement Mega yang menyinggung beberapa daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP mendapat penghargaan sebagai kota mahasiswa atau City Of Intellectual.

Seperti di antaranya Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini, Semarang yang dipimpin Walikota Hendrar Prihadi, dan Kota Solo yang dipimpin FX Hadi Rudyatmo. Ketiganya merupakan kepala daerah dari PDIP.

Bagi Ali Rif'an, muatan politik Mega bukan semata-mata untuk Pilkada 2020, melainkan Pilkada 2022 yang menjadi tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di periode pertama.

"Jika dilihat dari kacamata politik, ada keinginan di Pilkada DKI 2022 kader PDIP diharapkan dapat memimpin DKI. Sebagai ibukota sekaligus miniatur Indonesia, DKI Jakarta sangat strategis dan PDIP merasa perlu merebut kembali DKI Jakarta," tegasnya.

Namun terlepas dari sisi politik, kata Ali Rif'an, kritikan Megawati itu bisa menjadi pemacu daerah lain agar bisa lebih baik membangun daerahnya masing-masing.

"Pernyaan itu bisa dijadikan cambuk bagi kepala-kepala daerah lain untuk lebih kerja keras lagi membangun daerahnya. Posisi Bu Mega sebagai mantan presiden, maka pernyataan itu bisa dimaknai sebagai bentuk masukan untuk para kepala daerah," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya