Berita

Aksi demonstrasi Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) di Jakarta/Ist

Nusantara

Jarak Indonesia Demo, Desak Transparansi Proses Tender Pelabuhan Tanjung Ular

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (9/11). Lokasi ini dipilih lantaran mereka dilarang menggelar aksi di area Kementerin Perhubungan RI yang menjadi tujuan awal.

Dalam aksinya, mereka mengkritisi proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok tidak transparan dan sesuai kompetensi.

"Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen dari salah satu perusahaan. Seharusnya pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi," kata Ketua Umum Jarak Indonesia, Antoni dalam aksinya.


Antoni membeberkan, terdapat paket pekerjaan yang ditenderkan pada bulan Oktober dengan metode pascakualifikasi dua file sistem nilai, kontrak gabungan lumpsum, dan harga satuan.

Namun, diduga terjadi sebuah tindakan tidak bertanggung jawab oleh pokja. Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen salah satu perusahaan saat mengajukan penawarannya.

"Pengurangan nilai pada dokumen tersebut dilakukan untuk memenangkan perusahaan lain yang menawarkan dengan harga lebih tinggi," bebernya.

Sejumlah tuntutan pun disampaikan dalam aksi yang dilakukan Jarak Indonesia. Pertama, mendesak dua Biro Unit Layanan Pengadaan Kemenhub untuk dipecat.

"Pokja Kemenhub sengaja melanggar Perpres 16/2018 dan Permen 14/2020. Pecat Sekjen Kemenhub Djoko Sasono dan Kepala Biro ULP Harno," tegas Antoni.

Meski tidak diperbolehkan menggelar aksi di kantor Kemenhub, perwakilan massa diterima dan menyampaikan tuntutan kepada Humas Dirhubla Kemenhub.

"Tuntutannya kami terima dan akan di-review pengumuman hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis yang dilakukan pokja pemilihan tender proyek Pelabuhan Tanjung Ular," kata Humas Dirjen Laut Kemenhub, Ibrahim saat menerima perwakilan massa.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya