Berita

Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule (tengah) saat menolak penerbitan Perppu 1/2020 dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja/Net

Publika

Konstitusi Negara Adalah Kontrak Sosial Negara Dan Rakyat

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 17:02 WIB | OLEH: IWAN SUMULE

ADANYA keinginan kuat masyarakat untuk membuat kontrak sosial yang membentuk sebuah negara. Dan segala kewenangan yang dimiliki oleh negara berasal dari masyarakat itu sendiri.

Kontrak sosial merupakan sebuah kesepakatan yang rasional, seberapa besar kewenangan pejabat negara dan seberapa luas kebebasan warga.

Untuk memantapkan keadilan dan mewujudkan kemakmuran, serta pemenuhan moralitas yang tinggi, sehingga dibentuklah kontrak sosial atas kehendak bersama, bahwa tidak ada paksaan untuk sebuah negara dan masyarakat dalam kontrak sosial.

Kemauan bersama yang berkualitas akan menciptakan manusia yang sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama dan dapat mengalahkan kepentingan diri sendiri.

Dalam demokrasi modern memunculkan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, musyawarahlah yang digunakan untuk mengubah sistem politik yang penuh dengan kekerasan, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat.

Baik negara dan warganya akan terikat oleh kontrak sosial yang kesemuanya telah dituangkan dalam konstitusi negara, mencerdaskan bangsa, menciptakan perdamaian, mewujudkan keadilan, dan kemakmuran rakyat.

Kontrak sosial antara negara dan rakyat sebagaimana yang telah dituangkan dalam konstitusi negara, menjamin hak warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin negara, para penyelenggara negara atas pengkhianatannya terhadap kontrak sosial yang menjadi kesepakatan bersama.

Penulis adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM)

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya