Berita

Presiden Donald Trump/Net

Dunia

Seandainya Trump Kalah, Mungkin Twitter Bisa Bernapas Lega

SABTU, 07 NOVEMBER 2020 | 05:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Petahana Presiden Donald Trump sangat hobi Twitteran. Hampir setiap jam -bahkan menit- di sela-sela kesibukannya dia sering mengetweet tentang apa saja, terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan pandangan-pandangannya. Sayangnya, isi tweetnya sering melanggar batas-batas aturan platform tersebut. Entah sudah berapa kali Twitter memberi peringatan dan menandai cuitannya itu.

Sebagai presiden AS, Donald Trump menerima perlakuan khusus dari Twitter Inc. ketika dia melanggar aturan perusahaan seputar konten yang menyinggung atau menyesatkan. Namun, pengecualian itu akan berakhir pada Januari jika dia kehilangan kursi kepresidenan, seperti dikutip dari Bloomberg.

Jejaring sosial memiliki kebijakan yang berbeda antara para pemimpin dunia dan pengguna biasa. Jika para pemimpin dunia melakukan pelanggaran, mereka hanya diberi peringatan atau menandai alih-alih meminta mereka menghapus postingan atau cuitannya. Ini adalah bagian dari filosofi Twitter: bahwa orang harus dapat mendengar dan belajar dari para pemimpin dunia, bahkan ketika mereka berbagi kiriman yang kontroversial. Bagi Twitter, pesan para pemimpin dunia pada dasarnya layak diberitakan.


Untuk yang 'mantan' pemimpin dunia, atau mereka yang sudah tidak menjabat lagi, tidak diberi kebijakan itu. Politisi terkenal yang sudah tidak menjabat lagi, seperti mantan Presiden AS Barack Obama, diperlakukan seperti pengguna biasa. Jadi jika ia melanggar aturan Twitter, maka isi tweet atau postingannya akan segera dihapus atau bahkan dibanned.

Mungkin, Trump akan segera termasuk dalam kelompok 'mantan' jika dia kalah dalam pemilihan dan harus meninggalkan kekuasaannya di Gedung Putih, seperti yang diinforkasikan pihak Twitter.

Jika itu terjadi, yaitu melanggar salah satu aturan Twitter, berarti tweetnya akan dihapus seluruhnya, bukan hanya sekadar ditandai atau diberi peringatan. Hukuman menjadi bertambah jika Trump kembali mengulang, bisa pembekuan akun sementara, penangguhan, sampai dengan larangan permanen.

Dengan Joe Biden yang menyusul perolehan suara, jalan Trump untuk terpilih kembali telah menyempit.

Sejak pemungutan suara ditutup pada Selasa malam, Twitter telah menyembunyikan beberapa tweet  Trump yang melanggar peraturan perusahaan. Kebanyakan pelanggaran itu terkait dengan cuitan yang menyinggung hasil pemilihan di mana Trump menganggap telah dicurangi dan bahwa Demokrat mencoba 'mencuri' kursi kepresidenan.

Cuitan-cuitan yang melanggar itu hanya ditandai, diperingatkan, dan diberi label. Pengguna dan pengikutnya masih bisa mengklik untuk melihatnya.

Label peringatan yang diterapkan Twitter tampaknya mengurangi penyebaran tweet. Dalam satu contoh dari awal pekan ini, tweet Trump yang disembunyikan oleh Twitter menerima ratusan retweet dan balasan per menit sebelum ditandai, menurut data dari Election Integrity Partnership, sebuah kelompok penelitian.

Tweet yang tersembunyi di balik label peringatan tidak dapat di-retweet tanpa komentar, dan tidak dapat disukai.

“Fungsi penting dari layanan kami adalah menyediakan tempat di mana orang dapat secara terbuka menanggapi para pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan. “Dengan mengingat hal ini, ada kasus-kasus tertentu yang mungkin merupakan kepentingan publik untuk memiliki akses ke tweet tertentu, bahkan jika tweet tersebut melanggar aturan kami.”

Trump bisa dibilang salah satu pengguna Twitter yang paling kontroversial dan terpolarisasi sepanjang masa. Sebagai presiden, ia sering mendorong batas-batas ucapan yang dapat diterima di platform, menempatkan karyawan Twitter pada posisi yang sulit untuk memutuskan bagaimana mengawasi pengguna yang sangat terlihat tanpa menghadapi klaim sensor. Bisa dikatakan Trump adalah 'langganan' disemprit Twitter.

Jadi, jika Biden menang, sebaiknya Trump berhati-hati tiap kali menulis tweetnya, sebab Twitter akan memperlakukan Trump seperti pengguna lain.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya