Berita

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Indonesia Resesi, Reshuffle Tim Ekonomi Mendesak Dilakukan

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 03:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia telah resmi mengalami resesi. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah agar negeri ini tidak menghadapi depresi ekonomi yang bisa berujung pada konflik sosial.

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan sejumlah kebijakan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi.

Pertama, pemerintah harus merombak total seluruh Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN), yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah.


“Sebagai contoh kartu pra kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).

Selanjutnya, Bhima meminta agar anggaran kesehatan tahun 2021 dinaikkan. Bukan malah dikurangi hingga minus (-) 71 persen.

Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3 persen dari PDB.

Bhima menilai, bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi.

“Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital,” tegasnya.

Pemerintah, masih kata Bhima, juga perlu mempercepat Program UMKM Go Digital. Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.

Tak kalah penting, Bhima juga menilai reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan segera. Kontraksi ekonomi terjadi karena respon menteri yang kurang cepat dan inkompeten.

“Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN baik daam waktu 2 bulan terakhir maupun tahun 2021,” tutupnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya