Berita

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab/Net

Politik

Habib Rizieq Tidak Perlu Ikuti Saran Politisi PDIP Hendrawan Supratikno

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 | 13:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), M. Rizieq Shihab tidak perlu membuat atau bergabung dengan salah partai politik. Diberikakan, Habib Rizieq sapaan akrabnya sebentar lagi akan pulang ke tanah air dari Arab Saudi.

"Walaupun beliau sering memberikan pandangan terkait dengan perkembangan politik tanah air, beliau tidak harus masuk ke partai politik," kata analis politik, Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, demi menyemarakkan demokrasi di Indonesia, partisipasi politik Habib Rizieq harus diwadahi dalam sebuah organisasi partai politik.


Menurut Hendrawan, Habib Rizieq merupakan tokoh yang memiliki banyak pengikut. Sehingga akan lebih baik jika partisipasi politik yang bersangkutan diwadahi dalam organisasi partai politik.

Iwel Sastra menjelaskan, tidak semua orang yang memiliki ketertarikan terhadap politik dan berkiprah di dunia politik harus menjadi politisi dan bergabung dengan partai politik.

"Misalnya dosen ilmu politik, kan dia tidak harus menjadi anggota partai politik. Pengamat politik, kan tidak harus menjadi anggota partai politik. Konsultan politik yang memiliki banyak peran dalam kompetisi politik, tidak harus menjadi anggota partai politik," tuturnya.

Direktur Mahara Leadership ini pun memberi contah bahwa tidak semua orang yang memiliki ketertarikan terhadap politik, harus menjadi anggota partai politik. Yaitu, Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Contoh nyata adalah Anies Baswedan ikut kompetisi politik pada Pilkada DKI 2017, diusung partai politik sementara dia bukanlah anggota partai politik," terangnya.

"Tidak harus berpolitik dengan menjadi anggota partai politik maupun mendirikan partai politik, bisa hanya dengan ikut mendukung atau didukung," tutup Iwel Sastra menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya