Dialog Tak Kunjung Tiba, Uni Eropa Resmi Keluarkan Sanksi Terhadap Lukashenko Dan Putranya

Uni Eropa akhirnya meluncurkan prosedur untuk memberi sanksi kepada Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko, putranya Viktor, dan 13 pejabat lainnya, yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan keras pasca pemilihan di bekas negara Soviet pada Rabu (4/11).

Sanksi yang berlaku itu termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset pada 40 sekutu Lukashenko. Lukashenko dan pejabatnya dianggap telah mencurangi pemilihan pada Agustus yang mengembalikannya ke tampuk kekuasaan dan untuk mengatur tindakan keras terhadap protes massa yang telah mengguncang negara itu sejak pemungutan suara.

"Lampu hijau untuk melarang visa dan membekukan aset Lukashenko dan 14 lainnya diberikan oleh utusan dari 27 negara anggota UE dan harus dikonfirmasi dalam jurnal resmi blok itu pada hari Jumat," kata mereka, seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/11).

Sebelumnya, blok itu menahan diri untuk tidak menghukum Lukashenko, berharap dapat membujuknya untuk terlibat dalam dialog dengan pasukan oposisi untuk menyelesaikan krisis.

Namun, harapan ini tidak terpenuhi dan pada pertengahan Oktober, para menteri luar negeri UE memberikan lampu hijau pada prinsipnya untuk mengambil tindakan terhadap pemimpin terlama Belarusia tersebut.

"Lukashenko bertanggung jawab atas penindasan dengan kekerasan oleh aparat negara sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2020,"  isi keputusan atas sanksi yang dilihat oleh AFP.

Ini juga memberinya tanggung jawab atas pengecualian kandidat oposisi penting dalam pemilihan, "penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan buruk terhadap demonstran damai, serta intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis".

Selain Lukashenko, UE juga menargetkan sanksi kepada putranya, Viktor, yang merupakan penjabat penasihat keamanan nasional di Belarus.

Di antara orang-orang lain yang terlibat adalah kepala staf Lukashenko, Igor Sergeenko, kepala dinas rahasia KGB, Ivan Tertel, dan petugas pers pimpinan.

Uni Eropa menolak hasil pemilihan 9 Agustus dan mengatakan tidak menganggap Lukashenko sebagai presiden yang sah.