Indonesia menerima perpanjangan preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) atau pembebasan bea masuk dari Amerika Serikat.
Hanya saja, sejumlah kalangan meragukan GSP itu akan berlanjut andai saja Presiden AS, Donald Trump kalah dalam pemilihan presiden yang kini sedang berlangsung.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sandiaga Uni tidak sepakat dengan munculnya keraguan itu.
Menurutnya, siapapun nantinya yang menang dalam pemilihan presiden AS, baik Joe Biden maupun Donald Trump, akan meneruskan perjanjian ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya melihat kemungkinan Biden mengakhiri kebijakan GSP sangat kecil. Karena Biden akan berupaya mengurangi ketegangan dagang, akan ada de-eskalasi," kata Sandi kepada wartawan, Rabu (4/11).
Sandiaga pun mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo segera memanfaatkan peluang emas ini untuk melakukan diplomasi dagang dalam skala besar.
"Saran saya untuk pemerintah, kepada Pak Jokowi atau Menteri Perdagangan dan duta besar yang baru bertugas di sana, kita harus lakukan diplomasi dagang skala besar, karena ini merupakan peluang besar bagi kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengatakan, Indonesia punya banyak peluang untuk melanjutkan GSP ini dengan pendekatan yang lebih holistik agar kita naik kelas.
Saat ini, kata dia, Indonesia berada di urutan ke 50 sebagai mitra dagang AS. Melalui perpanjangan kerjasama ekonomi ini, setidaknya Indonesia bisa masuk 10 besar negara mitra dagang AS dengan posisi ekonomi di urutan ke 16 dunia.
"Kita bisa fokus di UMKM. Karena UMKM ini bisa gas pol menaikkan ekspor tiga kali lipat. Kita bisa gunakan pembebeasan tarf ini untuk menggenjot ekspor," jelasnya.
"Pilih saja fokus pada 20 produk unggulan UMKM dan komunitas ekspor. Kenapa UMKM, karena ini menciptakan lapangan kerja. Di tengah pandemi ini kita butuh solusi konkrit untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya," pungkasnya.
