Berita

Gedung Putih diamankan dengan pagar Non Scalable untuk menghindari kerusuhan Pilpres AS 2020/Net

Dunia

Waspada Kerusuhan Pilpres AS 2020, Gedung Putih Diisolasi Dengan Pagar 'Non Scalable'

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 15:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas federal memasang pagar ‘non-scalable’ di sekitar Gedung Putih pada hari Senin (2/11) waktu setempat, sehari sebelum pemilihan presiden. Pemasangan itu sebagai antisipasi sebab dikhawatirkan momen pilpres AS dapat menyebabkan protes massal, kerusuhan sipil dan bahkan pemberontakan bersenjata.

Pemagaran tersebut bersifat sementara, di antara tindakan lain akan diambil di Washington, DC, dan kota-kota lain menjelang pemilihan.

Rencana mengenai pemasangan pagar pengman itu pertama kali diungkapkan oleh Geoff Bennett koresponden Gedung Putih dari NBC News yang menulis: “Gedung Putih diisolasi,” di akun Twitternya pada Minggu (1/11).


“Sumber penegakan hukum federal memberitahu NBC bahwa mulai besok, kru akan membangun pagar 'non-scalable' untuk mengamankan kompleks [Gedung Putih], Ellipse dan Lafayette Square. Dua ratus lima puluh penjaga nasional telah disiagakan, melapor ke petugas polisi metro,” tulisnya, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (2/11).

Disebut-sebut oleh beberapa outlet media bahwa ada spekulasi tentang hasil pemilu yang tidak akan segera diketahui dan tanda-tanda Partai Republik akan mengumumkan kemenangan lebih awal atau mengajukan tantangan hukum jika Donald Trump tampaknya kalah.

Barikade itu akan membentuk perimeter persegi di sekitar Gedung Putih, di 15th Street, Constitution Avenue, 17th Street dan H. Street.

Menurut CNN, jenis pagar yang sama juga dipasang selama musim panas, di tengah protes nasional terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh polisi Minneapolis terhadap George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika.

Banyak bisnis di pusat kota Washington telah menutup jendela untuk mengantisipasi kekerasan seperti yang terjadi di New York City pasca kematian George Floyd.

Di seluruh ibu kota, orang-orang bersiap menghadapi kerusuhan terlepas dari hasil pemilu.
Pemilik bisnis menutup jendela, sementara Universitas George Washington memperingatkan mahasiswa dan staf untuk menyimpan setidaknya satu minggu persediaan makanan dan obat-obatan.

Patrick Burke, direktur eksekutif Yayasan Polisi Washington DC, baru-baru ini mengatakan kepada CNN: "Jika tidak ada pemenang, Anda akan melihat penempatan petugas yang signifikan di semua tingkatan di seluruh ibu kota."

The Daily Beast juga melaporkan bahwa lebih dari 100 personel dari Biro Penjara departemen kehakiman bersiap untuk dimobilisasi jika terjadi kerusuhan.

Di New York, komisaris polisi Dermot Shea, telah mengirim memo kepada anggota departemen pada pertengahan Oktober, menunjukkan bahwa sebagian besar petugas harus melapor untuk bertugas dengan mengenakan seragam, dan siap untuk ditempatkan, termasuk petugas yang biasanya tidak berseragam, seperti detektif.

Departemen itu mengatakan pihaknya memperkirakan bakal ada protes yang lebih sering hingga awal 2021, lapor NBC New York.

Sementara itu, NYPD telah memberi tahu bisnis di tengah kota Manhattan untuk meningkatkan keamanan jika terjadi protes massal. Di sana dan di tempat lain di New York City, seperti distrik perbelanjaan SoHo di pusat kota, jendela-jendela pecah dan toko-toko dijarah musim panas ini.

Kota-kota lain, termasuk San Francisco dan Washington, menutup kegiatan usaha mereka sebagai tindakan perlindungan.

Gubernur negara bagian, termasuk di Massachusetts, Arizona dan Oregon, telah meminta penjaga nasional untuk mempersiapkan penempatan jika terjadi kerusuhan dan protes seputar pemilihan. Military Times melaporkan bahwa lebih dari 3.600 tentara telah diaktifkan untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya