Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net
Pengakuan Presiden Joko Widodo bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif di kuartal III 2020 bukan hal yang mengejutkan bagi ekonom senior DR. Rizal Ramli. Sebab sudah jauh hari Rizal Ramli mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi.
Sejak Agustus 2020, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mengingatkan Jokowi bahwa perekonomian Indonesia sudah masuk dalam resesi sejak kuartal II tahun 2020. Rizal Ramli mendasarkan pernyataan itu atas hitung-hitungan yang lazim dipakai di dunia internasional, yaitu perbandingan dengan kuartal sebelumnya.
Sementara Indonesia menggunakan hitungan sendiri, yaitu dengan membandingkan dengan periode kuartal yang sama di tahun sebelumnya.
"Kalau berdasarkan rumusan dunia internasional, bila ekonomi terus merosot selama dua kuartal ya berarti resesi," tutur Rizal Ramli kepada redaksi, Selasa (3/11).
Terlepas dari perdebatan itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyimpulkan bahwa resesi terjadi karena kebijakan ekonomi super-konservatif dan neoliberal yang sudah gagal. Presiden Jokowi, katanya, kini dihadapkan pada pertanyaan penting.
“Akankah mengulangi cara yang sama yang telah berulang gagal? Atau mengubah strategi dan pecat menteri neoliberal dan KKN?" tegasnya.
Pertanyaan itu penting dijawab lantaran kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya sudah memburuk sebelum badai Covid-19 melanda.
Berulangkali Rizal Ramli mengingatkan bahwa ada indikator-indikator yang menunjukkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Baik secara makro ekonomi dengan menggunakan indikator trade surplus yang makin mengecil.
Defisit transaksi berjalan juga semakin lebar dan primary balance yang negatif, artinya untuk bayar bunga bank saja Indonesia harus utang.
"Kalau primary balance-nya positif itu tidak. Tapi kalau satu negara hanya untuk bayar utang juga mesti ngutang, itu negatif primary balance-nya. Dan ini adalah faktor perlambatan ekonomi," sambung mantan Menko Kemaritiman itu.
Tidak cukup sampai di situ, Rizal Ramli juga menjelaskan bahwa tax ratio atau penerimaan pajak dibanding PDB sejak tahun lalu hanya 10 persen, sementara saat ini negatif. Artinya otoritas fiskal tidak efektif.
"Karena doyannya nguber (mengejar) yang kecil-kecil doang, sama yang gede-gede tidak berani. Justru dikasih tax holiday dan pembebasan pajak 20 tahun, dan sebagainya," tutur Rizal Ramli.
Atas dasar itu juga, Rizal Ramli memberi julukan kepada Menteri Keungan Sri Mulyani sebagai menteri terbalik. Sebab, Sri Mulyani hanya fokus mengejar pajak kalangan menengah ke bawah atau yang kecil. Alhasil, tidak aneh jika penerimaan pajak menjadi kecil karena tidak fokus dengan yang besar.
"Sehingga sejak satu setangah tahun yang lalu, semua indikator makro Indonesia sudah merosot dan ekonomi akan melambat," demikian Rizal Ramli.
