Berita

Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono/Net

Hukum

KAKI: Proyek Water Front City Di Pontianak Terindikasi Mark Up

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 18:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembangunan Water Front City tahap 1 di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dibanggakan dan diapresiasi Presiden Joko Widodo disinyalir mulai jadi bancakan para oknum koruptor.

Indikasi ini diperoleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
karena pembangunan tahap 1 yang menggunakan kontraktor dengan sub bidang SI001 (konstruksi saluran air, dkk), dipaksakan menjadi SI003 (konstruksi jalan raya).

Padahal tidak ada korelasi subbidang tahap 1 dan 2 dengan lanjutan yang sekarang.

Padahal tidak ada korelasi subbidang tahap 1 dan 2 dengan lanjutan yang sekarang.

"Kami menduga ada permainan. Jangan sampai proyek yang sudah dibanggakan Presiden Jokowi ini menjadi semrawut karena perbedaan bidang pada kontraktor yang mengerjakan," ucap Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono, melalui keterangannya, Senin (2/11).

Indikasi lainnya terlihat dalam pembangunan tahap 2 yang sudah dikerjakan 319 meter, mencakup dari pekerjaan 834 meter lanjutan yang akan dikerjakan.

KAKI pun menduga ada mark up dalam pengerjaan tahap 2 ini. Karena hanya 527 meter yang akan dikerjakan di tahap 3. Padahal pagu anggaran tetap sama dengan tahap 1 yang 800 meter.

Ditambahkan Arifin, Presiden Jokowi sangat mengharapkan proyek ini dapat membangun paradigma di masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Kapuas menjadi lebih baik. Sehingga Jokowi sangat mengapresiasi proyek ini.

Namun, tegas Arifin, jangan sampai kekaguman Jokowi dimanfaatkan oleh oknum-oknum koruptor yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya tanpa peduli pada visi misi jangka panjang yang diinginkan oleh masyarakat dan Presiden.

"Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memeriksa ketidakberesan proyek-proyek yang diduga di-mark up," tutup Arifin Nurcahyono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya