Berita

Acong Latif/Net

Politik

Acong Latif: Mengecam Macron Tidak Harus Boikot Produk Prancis

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 14:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang dianggap membiarkan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW masih terus menuai polemik.

Peristiwa penistaan terhadap tokoh umat Islam dunia ini tidak hanya sekali di Prancis, melainkan berkali-kali.

Di Indonesia, kecaman demi kecaman dialamatkan pada Macron dan Prancis. Secara diplomatik, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi sudah memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.


Belakangan, kekecewaan dari umat Islam di Indonesia juga memunculkan desakan agar pemerintah mengambil sikap dengan memboikot segala macam produk dari Prancis.

Pengacara muda Acong Latif, menegaskan juga mengecam keras bahkan mengutuk Presiden Macron atas  hinaannya pada Islam.

Akan tetapi, kata Acong Latif, meminta Indonesia memboikot produk dari Prancis juga menjadi desakan yang berlebihan dan akan berdampak pada ekonomi nasional.

"Menurut saya, Indonesia kalaupun mengecam Macron tidak harus memboikot produk-produk Prancis karena akan melemahkan atau melumpuhkan sistem ekonomi kita apalagi di tengah pandemi corona ini," ujar Acong Latif kepada wartawan, Senin (2/11).

Lanjutnya, mengecam tindakan Macron adalah satu hal yang wajar. Tetapi, pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

"Tetap kita upayakan pulihkan ekonomi, jadi kalau Presiden Jokowi harus memilih lebih baik boikot produk Prancis atau tidak, manfaatnya lebih banyak tidak boikot," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya