Berita

PT Perusahaan Listrik Negara/Net

Publika

The Killing Field, PLN Dikubur Dalam Lubang Tambang Batubara

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 17:05 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DI jakarta tidak diinginkan pembangkit batubara, karena menimbulkan polusi. Demikian juga di kota kota besar lainnya. Pembangkit gas masih boleh. Walaupun bahan bakar gas juga fosil. Namun gas dianggap lebih ramah lingkungan.

Namun sekarang harga gas naik. Sementara harga batubara turun. Pembangkit batubara ada di luar Jakarta. Sebagian besar milik perusahaan swasta. Biaya PLTU batubara memang murah. Listrik mereka wajib dibeli oleh PLN dalam skema take or pay.

Dalam keadaan listtik over supply sekarang, ada keajaiban bagi PLN untuk tetap membeli listrik batubara yang sebagian besar dikuasai swasta. Sementara PLN harus tetap menyalakan atau menggunakan listrik dari sumber ramah lingkungan sebagai komitmen PLN terhadap target pemerintah. PLN jadi korban.


Hampir tidak ada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas energi listrik dari sumber terbaharukan, karena terus dipepet oleh batubara. Di daerah-daerah terpencil dipepet oleh bahan bakar minyak solar. Bahkan untuk membangun PLTA sekalipun dipepet dengan berbagai pungutan. Setiap liter air yang dikonsumsi PLTA dipungut biaya tanpa logika yang benar.

Padahal, di masa mendatang energi kotor akan makin menimbulkan biaya ekonomi bagi PLN, biaya keuangan karena menderita bunga utang tinggi dan sulit mendapat pinjaman dari lembaga keuangan yang semakin pro lingkungan. Komitmen yang tertulis dalam road map bauran energi makin jauh panggang dari api. Ke depan energi kotor akan dikenai pajak 250 dolar per ton karbon yang dihasilkan. PLN akan jadi tumbal.

Persaingan antara pembangkit energi kotor dengan pembangkit ramah lingkungan akan semakin keras dan tidak sehat ke depan. PLN akan menjadi “The Killing Field” oleh tangan pemilik pembangkit. Rumah PLN akan dibakar oleh persaingan ini. Satu sisi PLN di bawah tekan untuk memenuhi komitmen energi ramah lingkungan oleh para pemberi utang. Sisi lain PLN di bawah tekanan oligarki kekuasaan untuk tetap membeli listrik pembangkit batubara.

Bagaimana pembangkit milik PLN? Tidak ada ampun dalam keadaan listrik over supply seperti sekarang ini maka milik PLN dimatikan. Yang dimatikan lebih dulu adalah pembangkit dari energi ramah lingkungan. Korban pertama karena biayanya mahal. Korban kedua adalah pembangkit non EBT milik PLN harus dimatikan demi menyerap listrik swasta. Padahal 70 persen keuntungan PLN adalah dari pembangkit. Margin ritel sudah bagian para pengecer.

Sementara dalam hal keuangan PLN rugi. Pada bagian lain piutang pemerintah kepada PLN tidak kunjung dibayar. Kesempatan PLN untuk mendapat untung tidak ada karena tidak bisa bernegosiasi dalam urusan harga bahan bakar dan harga listrik swasta karena telah terikat kontrak. Para penguasa di atas sebagian besar adalah bandar batubara.

PLN The killling Fielld, rakyat jadi korban. Ngeri ini keadaan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya